Pejabat tersebut menunjukkan bahwa bagaimanapun PA telah memberitahu pemerintah AS dan beberapa negara Arab, termasuk Mesir dan Yordania, tentang kesiapannya untuk kembali ke meja perundingan dengan Israel di bawah payung Kuartet, yang terdiri dari AS, Rusia, Uni Eropa dan PBB.
“Kami percaya bahwa kami dapat bekerja dengan pemerintahan AS Joe Biden karena sikap positifnya terhadap solusi dua negara,” kata pejabat tersebut kepada The Jerusalem Post.
“Bolanya sekarang ada di pengadilan pemerintah Israel yang baru,” katanya.
Pada Selasa, Perdana Menteri PA Mohammad Shtayyeh menekankan bahwa pentingnya menciptakan jalur politik serius yang mengarah pada pembentukan negara Palestina merdeka dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya.
Pembicaraan tentang kemungkinan dilanjutkannya kembali perundingan perdamaian Israel-Palestina yang tertunda telah menuai kritik tajam dari dua faksi oposisi PLO, yaitu Front Populer untuk Pembebasan Palestina (PFLP) dan Front Demokratik untuk Pembebasan Palestina (DFLP).
Selain itu, Hamas dan Jihad Islam Palestina juga menentang dimulainya kembali pembicaraan damai.
Pejabat PLO Ahmed Majdalani mengatakan bahwa dia tidak melihat perbedaan antara pemerintah baru dan mantan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengenai kebijakan terhadap Palestina dan proses perdamaian.
“Tugas Palestina sekarang adalah mengekspos pemerintah baru Israel dan tindakannya,” kata Majdalani.