PR BEKASI - Kondisi kudeta Myanmar masih menjadi sorotan publik termasuk Paus Fransiskus.
Paus Fransiskus mengkhawatirkan kondisi warga Myanmar dibtengah ketegangan yang masih terjadi hingga saat ini.
Tak hahya itu, pada Minggu, 20 Juni 2021, Paus Fransiskus meminta para pemimpin militer Myanmar untuk mengizinkan bantuan kemanusiaan demi pengungsi.
Selanjutnya untuk orang-orang kelaparan yang melarikan diri dari pertempuran sejak kudeta 1 Februari, dan untuk menghormati situs-situs keagamaan sebagai tempat perlindungan.
Baca Juga: Paus Fransiskus Buka Suara Soal Kasus Pelecehan Seksual Para Pastor, Minta untuk Tak Diabaikan
Berbicara pada pemberkatan hari Minggu kepada jemaah di Lapangan Santo Petrus, Fransiskus mengatakan dia ingin menegaskan seruan serupa para uskup Katolik Myanmar minggu lalu.
Paus Fransiskus, yang telah mengajukan banyak permohonan untuk pembebasan tahanan politik di Myanmar, berbicara tentang pengalaman memilukan ribuan orang di Myanmar yang terlantar dan sekarat karena kelaparan.
Dikutip dari Reuters pada Minggu, 20 Juni 2021, Sri Paus mendukung seruan para uskup kepada pihak berwenang untuk mengizinkan koridor kemanusiaan untuk mendapatkan bantuan kepada orang-orang terlantar dan untuk menghormati gereja, pagoda, biara, masjid, kuil, sekolah dan rumah sakit, sebagai tempat perlindungan yang netral.
Pada kesempatan ini, Paus Fransiskus juga mengingatkan bahwa hari ini (20 Juni) bertepatan dengan Hari Pengungsi Sedunia PBB dengan tema "Bersama kita sembuh, belajar dan bersinar".
Paus meminta agar kita membuka hati untuk para pengungsi dan berbagi dalam kesedihan dan kegembiraan mereka.
"Kita mesti belajar dari ketangguhan mereka yang berani untuk menjadi masyarakat yang lebih manusiawi, satu keluarga besar," kata Paus Fransiskus, dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Vatican News, Senin, 21 Juni 2021.
Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada hari Jumat menyerukan embargo senjata ke Myanmar dan mendesak junta militer untuk menghormati hasil pemilu 8 November dan membebaskan tahanan politik, termasuk pemimpin yang ditahan Aung San Suu Kyi.
Sebelumnya, PBB juga meminta agar kudeta junta Myanmar tersebut segera dihentikan.
Lantaran dinilai telah menghambat aktivitas warga Myanmar bahkan telah melanggar hak asasi manusia di negara tersebut.***