Network
PR BEKASI - Dua orang mantan duta besar Israel untuk Afrika Selatan, Ilan Baruch dan Alon Liel, mengatakan bahwa Israel telah melakukan kejahatan apartheid.
Mantan duta besar Israel tersebut juga meminta kepada dunia untuk bergabung dalam perjuangan untuk mengakhiri rezim apartheid Israel.
Liel adalah duta besar Israel untuk Afrika Selatan selama masa transisi dari apartheid dari 1992 hingga 1994, sementara Baruch menjabat dari 2005 hingga 2008.
Baca Juga: Pakar PBB Sebut Permukiman Yahudi Israel di Palestina sebagai Kejahatan Perang
Baruch dan Liel mengatakan dalam artikel mereka bahwa sudah saatnya bagi dunia untuk membangun masa depan kesetaraan bagi warga Palestina dan Israel
“Dan sama seperti dunia bergabung dalam perjuangan melawan apartheid di Afrika Selatan, inilah saatnya bagi dunia untuk mengambil tindakan diplomatik yang tegas dalam kasus kami juga dan bekerja untuk membangun masa depan kesetaraan, martabat, dan keamanan bagi warga Palestina dan Israel," katanya.
Dia menggambarkan bahwa sistem apartheid Israel telah memerintah atas wilayah Palestina yang diduduki dengan sistem hukum dua tingkat.
Baca Juga: Hamas Latih Tentara Anak-Anak, Israel Desak UNICEF Lakukan Penyelidikan
"Selama lebih dari setengah abad, Israel telah memerintah atas wilayah Palestina yang diduduki dengan sistem hukum dua tingkat, di mana, dalam sebidang tanah yang sama di Tepi Barat, pemukim Israel tinggal di bawah hukum sipil Israel sementara orang Palestina hidup di bawah hukum militer," kata Baruch dan Liel.
Menurut mantan duta besar Israel tersebut, sistem yang diberlakukan oleh Israel adalah salah satu ketidaksetaraan yang melekat.
Mereka juga menjelaskan bagaimana Israel telah bekerja untuk mengubah geografi dan demografi Tepi Barat melalui pembangunan pemukiman ilegal Yahudi saja dan proyek-proyek lanjutan untuk menghubungkan mereka dengan Israel.
Baca Juga: Israel Resmi Jadi Negara Bangsa Yahudi, Minoritas Palestina Terancam
"Pemukiman terhubung melalui jaringan jalan khusus Yahudi yang telah mengubah perusahaan ilegal menjadi versi pinggiran kota yang nyaman," kata mereka.
“Ini terjadi bersamaan dengan pengambilalihan dan pengambilalihan sejumlah besar tanah Palestina, termasuk penggusuran dan penghancuran rumah warga Palestina,” ujar Baruch dan Liel dikutip PikiranRakyat-Bekasi.com dari Middle East Monitor.
Mantan duta besar menyatakan bahwa Israel terinspirasi oleh proyek Bantustan Afrika Selatan, di mana penduduk kulit hitam dipisahkan dari populasi kulit putih minoritas Afrika Selatan.
Baca Juga: Perdagangan Manusia Meningkat, Antony Blinken: Israel Telah Gagal Memerangi Kejahatan Manusia
Mereka mengingat perjalanan ke Afrika Selatan pada awal 80-an oleh Menteri Pertahanan Israel Ariel Sharon yang dikatakan telah menyatakan minat yang besar dalam proyek Bantustan Afrika Selatan.
"Bahkan melihat sepintas peta Tepi Barat meninggalkan sedikit keraguan tentang di mana Sharon menerima inspirasinya," ujarnya.
"Bantuan Afrika Selatan di bawah rezim apartheid dan peta wilayah Palestina yang diduduki saat ini didasarkan pada gagasan yang sama untuk memusatkan populasi yang 'tidak diinginkan' di area sekecil mungkin, dalam serangkaian kantong yang tidak bersebelahan," kata Baruch dan Liel menekankan.
Baca Juga: Pemukim Israel Angkat Kaki, Rakyat Palestina Deklarasikan Kemenangan
"Dengan secara bertahap mengusir populasi ini dari tanah mereka dan memusatkan mereka ke dalam kantong-kantong padat dan retak, baik Afrika Selatan saat itu dan Israel hari ini bekerja untuk menggagalkan otonomi politik dan demokrasi sejati".
Selain itu, Op-ed Baruch dan Liel mengikuti dua laporan terkenal yang membuat kesimpulan tegas bahwa kejahatan apartheid adalah kenyataan di Palestina.
Pada April Human Rights Watch (HRW) bergabung dengan sejumlah kelompok terkemuka lainnya untuk menyatakan bahwa Israel melakukan kejahatan apartheid dan penganiayaan.
Baca Juga: Klaim Israel Hanya untuk Yahudi, Anggota Parlemen Serukan Pembunuhan Terhadap Pasangan Pernikahan Campuran
Sementara pada Januari lalu, kelompok hak asasi manusia Israel B'Tselem mengatakan bahwa Israel mempromosikan dan melanggengkan supremasi Yahudi antara Laut Mediterania dan Sungai Yordan.
Keduanya juga menggemakan temuan laporan PBB pada 2017 yang menyimpulkan bahwa Israel memang mempraktikkan apartheid.***
