Network
Baca Juga: Media Asing Soroti Biaya Kremasi Jenazah Covid-19 di Jakarta, Kartel-kartel Bikin Harga Meroket
Dirinya pun membandingkan permasalah tersebut dengan pelaksanaan pemilu di Indonesia dimana masyarakat disediakan banyak tempat pemungutan suara (TPS) yang tersebar.
“Pemerintah dapat mengalokasikan banyak uang untuk menyelenggarakan pemilu dan mematahkan hambatan birokrasi dengan membiarkan orang memilih dimana saja. Mengapa mereka tidak bisa melakukan hal yang sama untuk vaksinasi?,” katanya.
Diketahui, pemerintah pusat telah berusaha memerangi masalah ini dengan menghilangkan persyaratan tersebut di 51 pusat vaksinasi yang dijalankan oleh Kementerian Kesehatan.
Namun, program tersebut hanya tersedia di kota-kota besar saja seperti Malang yang memiliki salah satu fasilitas tersebut, sedangkan Jakarta memiliki 11.
Baca Juga: Media Asing Soroti di Indonesia, Para Ahli Ingatkan Skala Pandemi Covid-19 Terkait Varian Baru
Dr Windhu Purnomo, ahli epidemiologi dari Universitas Airlangga di Surabaya mengatakan langkah itu tidak cukup dan mempertanyakan mengapa birokrasi seperti itu ada.
“Covid-19 tidak peduli apakah Anda penduduk lokal, turis, pengunjung, atau pendatang baru. Mengapa mempermasalahkan penduduk atau bukan penduduk, terutama di daerah perkotaan di mana banyak orang tinggal di pinggiran kota tetapi bekerja di pusat kota?,” katanya.
Dalam upaya lain untuk mengatasi birokrasi yang rumit dan kepadatan di pusat vaksinasi, pemerintah pekan lalu memprakarsai program agar petugas kesehatan memvaksinasi orang dari pintu ke pintu, terutama di daerah perkotaan yang padat penduduk.
Namun, selain birokrasi yang rumit, distribusi vaksin yang masih tidak merata ke berbagai daerah pun menjadi persoalan lain yang membuat vaksinasi nasional terhambat.
