Media Asing Soroti Pelonggaran PPKM di Indonesia, Didorong Masalah Sosial dan Ekonomi

- 26 Juli 2021, 14:25 WIB
Media asing menyoroti pelonggaran PPKM darurat di Indonesia yang dikabarkan karena alasan masalah sosial dan ekonomi.
Media asing menyoroti pelonggaran PPKM darurat di Indonesia yang dikabarkan karena alasan masalah sosial dan ekonomi. /Reuters/Willy Kurniawan


PR BEKASI - Indonesia kembali menjadi sorotan media asing, kali ini terkait PPKM darurat yang akan dilonggarkan disaat jumlah kematian akibat Covid-19 meningkat beberapa hari terakhir.

Pakar kesehatan masyarakat mengatakan bahwa keputusan Indonesia untuk melonggarkan PPKM darurat karena didorong oleh masalah sosial dan ekonomi.

Namun, ketika Indonesia sedang bergulat dengan pandemi Covid-19, Presiden Jokowi mengumumkan bahwa sementara pembatasan keseluruhan yang berlaku sejak Juli akan diperpanjang selama seminggu dan beberapa tindakan akan dilonggarkan.

Beberapa bisnis, termasuk salon, garasi, pasar tradisional, dan restoran dengan area terbuka sekarang akan diizinkan untuk dibuka kembali secara bersyarat.

Baca Juga: Media Asing Soroti Hambatan Vaksinasi Covid-19 di Indonesia, Birokrasi Rumit Jadi Penyebabnya

Sementara itu, mal akan diizinkan untuk beroperasi pada kapasitas 25 persen di luar zona merah yang berisiko.

"Keputusan itu sepertinya tidak terkait dengan pandemi, tetapi terkait ekonomi," kata Pandu Riono selaku ahli epidemiologi Universitas Indonesia, dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Reuters pada Senin, 26 Juli 2021.

Pandu Riono juga mengimbau kepada masyarakat untuk selalu menjaga protokol kesehatan.

Dokter Dicky Budiman selaku ahli epidemiologi di Universitas Griffith Queensland, mengatakan bahwa dampak dari pandemi di Indonesia tidak hanya pada sektor kesehatan saja, melainkan pada aspek sosial dan ekonomi juga.

Baca Juga: Indonesia Disorot Media Asing, Distribusi Tidak Merata dan Birokrasi yang Rumit Hambat Vaksinasi Covid-19

“Masalahnya dibandingkan tahun lalu dampak pandemi, tidak hanya pada sektor kesehatan, tetapi pada aspek sosial ekonomi dan politik semakin hari semakin besar karena varian Delta,” kata Dokter Dicky Budiman.

"Tetapi dengan lebih dari 50 persen warga Indonesia yang bekerja di sektor informal dan dengan dukungan keuangan yang terbatas, serta meningkatnya kelelahan akibat pandemi, pemerintah memiliki sedikit pilihan," kata Dokter Dicky Budiman, melanjutkan.

"Apakah itu keputusan yang tepat? Berdasarkan situasi epidemiologis, tidak. Tapi kemudian pemerintah tidak punya pilihan karena rumitnya situasi," katanya.

Sementara itu, di rumah sakit telah dipenuhi oleh pasien dalam sebulan terakhir, terutama di pulau Jawa dan Bali yang padat penduduk.

Baca Juga: Media Asing Soroti di Indonesia, Para Ahli Ingatkan Skala Pandemi Covid-19 Terkait Varian Baru

Namun, presiden Jokowi mengatakan bahwa infeksi dan hunian rumah sakit telah menurun tanpa menyebutkan berapa banyak jumlahnya.

Langkah pemerintah untuk melonggarkan beberapa pembatasan terjadi karena pemerintah menghadapi tekanan dari kelompok bisnis yang ingin melakukan PHK massal.

Selain itu juga terdapat beberapa demonstrasi jalanan dalam skala kecil pada minggu lalu.

Dia mengatakan karena varian Delta telah menyebar ke seluruh Indonesia, kasus-kasus infeksi telah melonjak ke level tertinggi sejak awal pandemi.

Indonesia untuk ekonomi terbesar di Asia Tenggara telah mencatat rekor lebih dari 56.000 kasus harian pada pertengahan Juli 2021.

Disaat jumlah kasus infeksi yang dilaporkan telah sedikit menurun, dan Indonesia mencatat rekor kematian Covid-19 tertinggi pada empat hari minggu lalu.***

Editor: Rinrin Rindawati

Sumber: Reuters


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x