Network
PR BEKASI - Sejumlah mantan pegawai perempuan Kementerian Perempuan Afghanistan melakukan aksi unjuk rasa pada Jumat, 17 September 2021.
Aksi unjuk rasa ini dilakukan sejumlah mantan pegawai perempuan di depan gedung Kementerian Perempuan Afghanistan.
Adapun tujuan aksi unjuk rasa ini adalah untuk menuntut Taliban yang menghapus Kementerian Perempuan Afghanistan.
Berdasarkan informasi yang diperoleh, Taliban mengganti Kementerian Perempuan menjadi Kementerian Kebajikan dan Keburukan.
Baca Juga: Taliban Hapus Kementerian Perempuan Afghanistan, Diganti Kementerian Kebajikan dan Keburukan
Gedung Kementerian Perempuan Afghanistan kini telah ditutup oleh kain yang bertuliskan 'Pelayanan Doa dan Bimbingan Kebajikan dan Pencegahan Kejahatan'.
Mantan pegawai laki-laki Kementerian Perempuan Afghanistan dilaporkan beralih fungsi menjadi polisi moral.
Para polisi moral ini diketahui bertugas untuk menindak cara aturan berpakaian perempuan di Afghanistan.
Sementara itu, mantan pegawai perempuan Kementerian Perempuan Afghanistan tidak diperbolehkan masuk semenjak Taliban berkuasa.
Baca Juga: Taliban Larang Murid Perempuan SMP-SMA Afghanistan Kembali Sekolah, Ingkar Janji?
Hal ini beriring dengan larangan perempuan untuk bekerja yang dibuat oleh kelompok Taliban sebelumnya.
"Kami telah berjuang selama hampir 40 tahun untuk membawa sistem hukum syariah ke Afghanistan.
"Syariah tidak mengizinkan laki-laki dan perempuan berkumpul dan duduk bersama di bawah satu atap," ujar senior Taliban, Waheedullah Hashimi.
Terkait hal tersebut, sejumlah perempuan mantan pegawai Kementerian Perempuan Afghanistan melakukan aksi unjuk rasa.
Baca Juga: Sebulan Berkuasa, Taliban Larang Siswi Perempuan SMP-SMA Afghanistan Kembali Sekolah
"Tolong perhatikan situasi perempuan di Afghanistan saat ini!" kata seorang pengunjuk rasa, seperti dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Reuters pada Sabtu, 18 September 2021.
"Kami satu suara tidak ingin Kementerian Perempuan dibubarkan. Kementerian ini sudah memberdayakan perempuan sejak awal," ujar pengunjuk rasa yang lain.
Menurut salah seorang pengunjuk rasa, Kementerian Perempuan adalah satu-satunya lembaga yang bertugas memberdayakan perempuan.
"Jika tidak ada Kementerian Perempuan, apa yang harus dilakukan perempuan Afghanistan?" ucapnya.
Pengunjuk rasa yang lain mengatakan, ia kehilangan sumber pemasukan lantaran satu-satunya anggota keluarga yang bekerja.
"Saya satu-satunya pencari nafkah di keluarga saya," tuturnya.***
