Network
PR BEKASI – Denmark telah memberi Palestina dana bantuan sebesar 72 juta dolar atau senilai Rp1 triliun untuk mendukung upayanya mencapai kemerdekaan dari pendudukan Israel.
Dana bantuan tersebut nantinya akan digunakan oleh Palestina untuk pemerintah daerah, pertanian, masyarakat sipil dan bidang lainnya.
Menteri Keuangan Otoritas Palestina (PA), Shukri Bishara, dan Perwakilan Denmark untuk Palestina, Ketil Karlsen, menandatangani kesepakatan bantuan dan tersebut pada Jumat, 24 September 2021 di Ramallah, Tepi Barat yang diduduki.
Dalam penandatanganan kesepakatan tersebut, Perdana Menteri PA Mohammad Shtayyeh juga hadir bersama dengan para menteri pertanian dan pemerintah daerah.
Dalam kesempatan tersebut, Shtayyeh memuji Denmark atas bantuannya yang sangat murah hati untuk membantu Palestina mencapai kemerdekaan dari Israel.
“Kami berterima kasih atas semangat kemitraan antara Palestina dan Denmark,” katanya, dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Middle East Monitor, Sabtu, 25 September 2021.
Dirinya menambahkan bahwa ini bukan bantuan pertama, tetapi adalah proses kemitraan untuk perdamaian dan keadilan dan pembangunan untuk mengentaskan kemiskinan dan pengangguran serta membantu membangun institusi Palestina.
Ini juga upaya untuk memperluas kapasitas ekonomi Palestina yang akan memungkinkan mereka untuk melepaskan diri secara bertahap dari ketergantungan pendudukan Israel yang dipaksakan.
Baca Juga: Picu Pembekuan Darah Hebat, Denmark Jadi Negara Pertama yang Buang Vaksin Covid-19 AstraZeneca
"Kami berbagi dengan Anda tidak hanya prioritas tetapi juga tujuan akhir untuk mengakhiri pendudukan dan mendirikan negara Palestina yang merdeka, berdaulat, dan layak untuk hidup berdampingan dengan semua tetangganya," katanya.
Menurut kantor berita Wafa, Karlsen mengatakan bahwa perjanjian tersebut menandai peluncuran program kemitraan baru yang mencakup juga 154 juta dolar atau senilai Rp2.2 triliun untuk lima tahun ke depan.
Dukungan Denmark berfokus pada hak asasi manusia, mempromosikan akuntabilitas bersama dengan demokrasi dan menciptakan peluang kerja dengan fokus khusus pada perempuan dan pemuda.
Dia menambahkan bahwa kantornya telah bekerja sama dengan kementerian pertanian dan pemerintah daerah dalam proyek-proyek pembangunan.
Baca Juga: Masjid di Denmark Diserang, Umat Muslim Tuntut Pemerintah Jamin Keamanan Lebih Baik
Proyek tersebut terutama bertujuan menciptakan lapangan kerja yang bersih dan ramah iklim sambil mendukung perubahan nilai, meningkatkan efisiensi dan produktivitas dan dengan mengganti ketergantungan pada produk yang berasal dari negara lain.
“Ketentuan ini untuk mendukung hak-hak dan nilai-nilai fundamental dan ini adalah semangat dan isyarat melakukan pembangunan secara berbeda,” katanya.
Palestina sendiri diketahui telah berada di bawah pemerintahan pendudukan Israel sejak negara zionis tersebut merdeka pada 1948 lalu.
Selama 73 tahun tersebut, Palestina terus berjuang untuk mencapai kemerdekaan kembali dan merebut tanah airnya lagi dari Israel.***
