Network
Dengan alasan keuangan, Presiden Jokowi meminta Beijing menjadi mitra dalam proyek tersebut.
Akan tetapi, besaran dana untuk membiayai proyek kereta api cepat ini justru membengkak hingga 8 miliar dolar AS atau sekitar Rp116,2 miliar.
Baca Juga: Kapal Selam Nuklir China Terlacak Dekat Taiwan, Ketakutan Perang Dunia 3 Meningkat
Di sisi lain, Direktur Eksekutif di Pusat Studi Ekonomi dan Hukum yang berbasis di Jakarta, Bhima Yudhistira menngungkapkan kekhawatiran atas dimasukannya China dalam proyek bernilai miliaran dolar AS ini.
Pasalnya, proyek kereta api cepat Jakarta-Surabaya dikhawatirkan akan bernasib sama seperti proyek Jakarta-Bandung.
"Jika KA Jakarta-Bandung diperpanjang hingga Surabaya, Indonesia bisa terjerat utang karena defisitnya saat ini sudah mencapai lebih dari lima persen dari PDB," tutur dia.
Baca Juga: China dan Rusia Berlomba Ingin Kuasai AI, Kepala MI6: Ancaman Revolusi Geopolitik Bisa Terjadi 10 Tahun Nanti
"Itu sudah menghadapi pembengkakan anggaran, dan kami mungkin tidak mendapatkan pengembalian investasi, mungkin selama beberapa dekade, karena biaya operasional juga mahal," lanjutnya.
"Jadi mungkin ada konsekuensi ekonomi dan politik dari keputusan ini, seperti kemungkinan Indonesia akan lebih mudah dikendalikan untuk memajukan kepentingan China," katanya.
Djoko Setijowarno dari Masyarakat Transportasi Indonesia mencatat jalur selatan untuk kereta api cepat Jakarta-Surabaya juga akan lebih sulit dibangun karena topografi pegunungan.
Baca Juga: China Larang Selebritis Pamer Kekayaan dan Hedonisme di Media Sosial, Begini Alasannya
"Dari mana kita mendapatkan uang (untuk mengembangkan rute)? Jangan sampai kejadian yang menimpa KA Jakarta-Bandung terulang kembali,” ujarnya.
"Sekarang Indonesia harus menutupi pembengkakan biaya dengan APBN, meski awalnya pemerintah berjanji tidak akan menyentuh anggaran untuk proyek tersebut," lanjutnya.
