Network
PR BEKASI – China dilaporkan telah menekan Indonesia untuk menghentikan proyek pengeboran minyak dan gas alam Laut Natuna Utara.
Diketahui, sejak Juli lalu Indonesia memulai pengeboran eksplorasi minyak dan gas alam di kawasan Kepulauan Natuna yang terletak di dalam zona ekonomi eksklusif Indonesia.
Diketahui, kawasan Laut Natuna Utara memiliki klaim teritorial yang tumpang tindih dengan China.
Baca Juga: Penemuan Benda Mirip Tank di Laut Natuna Jadi Sorotan Media Asing, Disebut Picu Banyak Pertanyaan
Pasalnya, China mengklaim sebagian besar Laut Natuna Utara termasuk ke dalam teritorial sembilan garis putus-putus China
Selain keberatan dengan langkah tersebut, China juga telah mengerahkan kapal penjaga pantai ke daerah tersebut untuk mengintensifkan tekanan.
Sampai artikel ini diturunkan, Pemerintah Indonesia masih belum memberikan komentarnya terkait tekanan China tersebut.
Baca Juga: Kapal Selam AS Tabrakan, China Khawatir Kebocoran Nuklir di Laut Natuna Utara
“Indonesia menahan diri untuk tidak memberikan komentar terhadap keberatan China, dengan keyakinan bahwa itu akan sama dengan mengakui adanya konflik di kawasan itu,” dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Republic World, Kamis, 30 Desember 2021.
Sementara itu, Kepala Badan Keamanan Laut Indonesia, Laksamana Madya Aan Kurnia menginformasikan bahwa putaran pengeboran minyak dan gas alam di Kepulauan Natuna telah selesai pada November 2021 lalu.
China diketahui sudah sejak lama mengklaim bahwa seluruh perairan Laut Natuna Utara sebagai wilayahnya.
Baca Juga: Manny Pacquiao Resmi Calonkan Diri Sebagai Presiden Filipina, Kritik Sikap Duterte di Laut Natuna Utara
Sementara itu negara lainnya di kawasan tersebut seperti Brunei, Malaysia, Filipina, Vietnam, dan Taiwan juga memiliki klaim teritorial yang tumpang tindih di Laut Natuna Utara.
Sejak 2019 lalu, China telah meningkatkan aktivitasnya di sekitar Kepulauan Natuna yang juga meningkatkan ketegangan dengan Indonesia.
Indonesia telah mengirim surat ke PBB pada Mei 2020, menentang klaim historis China di Laut Natuna Utara seperti yang digambarkan oleh peta sembilan garis putus-putusnya.
Baca Juga: China Buat Aturan Maritim Baru, Dinilai Picu 'Bom Waktu' Perang Besar di Laut Natuna Utara
Sebagai tanggapan, China juga mengeluarkan pernyataan kepada PBB yang menyatakan bahwa pihaknya akan terus menegaskan klaim di Laut Natuna Utara sambil mencari penyelesaian melalui diskusi.
Aktivitas maritim China yang agresif mencerminkan kebijakannya terhadap Kepulauan Senkaku Jepang, yang diklaim oleh China dan disebut sebagai Pulau Diaoyu.
Indonesia dan Amerika Serikat diketahui sedang membangun pusat pelatihan bersama untuk pasukan penjaga pantai di dekat Kepulauan Natuna.
Baca Juga: Nelayan Asia Tenggara Terancam Kehilangan Mata Pencaharian Akibat Klaim Sepihak China di Laut Natuna Utara
Pembangunan pusat pelatihan itu dilaporkan dimaksudkan untuk mensimulasikan pertahanan pulau.
Sikap Indonesia terhadap China diketahui telah memburuk sebagai akibat dari sengketa Laut Natuna Utara.
Pada 8 Desember 2021, sekelompok sekitar 25 orang memprotes invasi China ke perairan teritorial Indonesia di depan Kedutaan Besar China di Jakarta.
Baca Juga: Hubungan dengan China Memanas, India Kirim Kapal AL ke Laut Natuna Utara
Sementara itu, Indonesia sangat ingin mencegah konfrontasi militer yang tidak disengaja dengan mitra ekonomi terpentingnya.
Pada 30 November 2021, Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo, Subianto mengadakan pertemuan virtual dengan mitranya dari China, menekankan keinginannya untuk membangun kepercayaan antara kedua negara.***
