Network
Anggota parlemen oposisi lainnya, Samuel Perez mengatakan bahwa undang-undang baru tersebut telah melanggar hak asasi manusia sebagian warga Guatemala.
"Undang-undang ini dibuat memenjarakan dan membunuh perempuan. Ini adalah salah satu hal paling berani yang mereka lakukan di Badan Legislatif ini, dan di atas semua itu, mereka melakukannya pada Hari Perempuan," katanya.
Baca Juga: Update Corona Indonesia Rabu 9 Maret 2022: Kasus Covid-19 Harian Menurun Jadi 26.336 Orang Hari Ini
Tak hanya itu, Undang-Undang baru tersebut juga memperkenalkan reformasi Hukum Perdata yang sekarang secara tegas melarang pernikahan sesama jenis di Guatemala.
“Ada kelompok minoritas masyarakat Guatemala yang mengusulkan model perilaku berbeda dari tatanan alami pernikahan dan keluarga, yang merupakan ancaman bagi keseimbangan moral masyarakat kita," kata Castillo.
Setelah Undang-Undang tersebut disahkan, Ketua Lembaga HAM Guatemala, Jordan Rodas mengatakan bahwa Undang-Undang tersebut "melanggar" konvensi internasional yang ditandatangani oleh Guatemala.
"Kami akan mengadakan perjuangan untuk membuat undang-undang tersebut dinyatakan ilegal oleh Mahkamah Konstitusi,” katanya, dikutip PikiranRakyat-Bekasi.com dari News.com.au pada Rabu, 9 November 2022.
Menanggapi hal tersebut, puluhan ribu warga Guatemala turun ke jalan untuk memperotes pengesahan undang-undang tersebut yang bertepatan dengan perayaan Hari Perempuan Internasional.
Dalam aksi protes tersebut, mereka juga menentang hukuman kepada pelaku aborsi dan larangan pernikahan sesama jenis.***
