Network
PR BEKASI – Rusia dilaporkan akan membagi Ukraina menjadi dua bagian seperti Korea setelah perang usia.
Hal tersebut dikatakan oleh Jenderal Kyrylo Budanov yang merupakan Kepala Direktorat Intelijen Kementerian Pertahanan Ukraina pada Minggu, 27 Maret 2022.
Menurutnya, Presiden Rusia, Vladimir Putin sedang mempertimbangkan pembagian Ukraina seperti Korea setelah mereka gagal merebut ibu kota Kiev dan penggulingan Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky.
Baca Juga: Info Promo Tiket Kereta Api Jarak Jauh Diskon hingga 60 Persen, Simak Syarat Mendapatkannya
"Mereka akan mencoba untuk membuat garis perbatasan antara wilayah di Ukraina yang diduduki dan tidak diduduki Rusia," katanya.
“Ini adalah upaya untuk menciptakan Korea Utara dan Selatan di Ukraina. Lagi pula posisi Vladimir Putin sudah jelas bahwa dirinya tidak berhasil menguasai seluruh wilayah kami,” tambahnya.
Diketahui, Korea Utara dan Selatan terpisah hingga saat ini sejak berakhirnya Perang Korea pada 1953 lalu.
Baca Juga: One Piece 1045, Fakta Mengejutkan Hito Hito No Mi Nika Milik Luffy yang Jadi Ancaman Gorosei
Sampai saat ini, secara teknis kedua negara diketahui masih berperang karena Perang Korea berakhir dengan perjanjian gencatan senjata dan belum ada perjanjian dama hingga saat ini
Hal tersebut menyebabkan perbatasan kedua Korea yang dikenal sebagai Zona Demiliterisasi Korea (DMZ Korea) menjadi perbatasan paling ketat dan sulit ditembus di dunia.
Hal tersebutlah yang dikhawatirkan oleh warga Ukraina yang berperang dengan Rusia selama sebulan lebih tersebut.
Baca Juga: Rahasia One Piece 1045, Ternyata Shanks Sudah Tahu Potensi Buah Iblis Nika Luffy dari Gold D. Roger
Namun, diketahui Rusia telah gagal untuk merebut kota besar Ukraina sehingga pada Jumat, 25 Maret 2022 Rusia memberi isyarat bahwa mereka akan mengurangi ambisinya untuk fokus mengamankan wilayah Donbas di Ukraina timur.
Diketahui, wilayah tersebut selama ini diduduki oleh pasukan separatis pro-Rusia sejak delapan tahun terakhir.
Untuk mengakalinya, Rusia mencoba untuk menggabungkan wilayah yang dikuasai separatis pro-Rusia untuk menentang Pemerintah Ukraina yang sah.
"Para penjajah akan mencoba untuk menyatukan wilayah yang diduduki menjadi satu entitas kuasi-negara, yang akan menentang Ukraina merdeka," kata Kepala Intelijen Ukraina.
"Kami sudah melihat upaya untuk menciptakan otoritas paralel di wilayah pendudukan dan memaksa orang untuk menyerahkan mata uang Ukraina," tambahnya, dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Al Jazeera.
Seorang pemimpin lokal di Republik Rakyat Luhansk yang memproklamirkan diri mengatakan wilayah itu dapat segera mengadakan referendum untuk bergabung dengan Rusia.
Hal tersebut seperti yang terjadi di Krimea setelah Rusia merebut semenanjung Ukraina pada 2014.
Menanggapi hal tersebut, juru bicara Kementerian Luar Negeri Ukraina sampai saat ini menolak membicarakan tentang referendum di Ukraina timur.
"Semua referendum palsu di wilayah yang diduduki sementara adalah batal demi hukum dan tidak akan memiliki validitas hukum," katanya.***
