Network
PR BEKASI - Presiden Otoritas Palestina (PA), Mahmoud Abbas mengkritik keputusan dua negara Arab yang menormalisasi hubungan diplomatik dengan Israel sebagai pelanggaran hukum internasional.
Dalam pidatonya di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Jumat, 25 September 2020, Abbas juga menyerukan konferensi internasional awal tahun depan untuk mengawali proses perdamaian sejati setelah Uni Emirat Arab (UEA) dan Bahrain mengakui Israel.
"Konferensi tersebut harus memiliki kewenangan penuh untuk memulai proses perdamaian sejati berdasarkan hukum internasional," kata Abbas kepada PBB dalam rekaman video yang direkam di kota Ramallah, Tepi Barat, sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Aljazeera, Sabtu, 26 September 2020.
Baca Juga: Sebut Maaf Kim Jong Un Tak Tulus, Korsel Tuntut Korut Selidiki Kasus Penembakan di Perbatasan
"Konferensi ini harus bertujuan untuk mengakhiri pendudukan dan memberikan rakyat Palestina kemerdekaan di tanah kelahiran mereka sendiri sesuai dalam perjanjian tahun 1967 dengan Jerusalem Timur sebagai ibukotanya dan menyelesaikan masalah pengungsi," katanya.
Palestina telah menolak proposal Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump untuk mengakhiri konflik, yang menurut mereka sangat menguntungkan Israel, dan telah secara resmi memutuskan kontak dengan AS dan Israel.
Palestina beralasan bahwa Washington bukan lagi perantara yang jujur, mereka telah menyerukan proses perdamaian multilateral berdasarkan resolusi PBB dan perjanjian sebelumnya.
Baca Juga: Lempeng di Selatan Jawa Bergerak 6 Sampai 7 cm per Tahun, BMKG: Pergerakan Seperti Itu Tak Terasa
Mereka juga menolak perjanjian yang ditandatangani oleh UEA dan Bahrain pada 15 September lalu untuk menormalisasi hubungan dengan Israel.
Palestina memandang perjanjian tersebut sebagai pengkhianatan terhadap konsensus Arab yang sudah lama ada bahwa normalisasi dengan Israel seharusnya dilakukan jika negara Zionis tersebut mengembalikan wilayah milik Palestina yang didudukinya.
Sejak pertengahan 90-an PA telah mengupayakan mendirikan negara merdeka di Tepi Barat, Gaza, dan Jerusalem Timur, wilayah yang direbut Israel dalam perang 1967.
Baca Juga: Layaknya Film Horor, Puluhan Kepiting Raksasa Kelaparan Serbu Perkemahan
Belum ada pembicaraan damai yang substantif antara Israel dan Palestina sejak Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu pertama kali terpilih lebih dari 10 tahun lalu, dan kedua belah pihak sangat terpecah belah terkait isu-isu inti dari konflik tersebut.
Sebaliknya, Netanyahu berfokus membangun hubungan dengan negara-negara Arab, Afrika, dan Asia yang telah lama mendukung perjuangan Palestina.
Di Israel, perjanjian dengan UEA, negara kaya minyak dengan pengaruh kawasan yang cukup besar, dipandang sebagai terobosan bersejarah yang dapat mengubah Timur Tengah.
Baca Juga: Samsung Luncurkan Galaxy Z Fold2 dengan Design Elegan dan Ramping
Israel menunda rencananya untuk mencaplok hingga sepertiga Tepi Barat setelah kesepakatan dengan UEA, sambil mengatakan masih berencana untuk menyelesaikannya dengan mereka.
UEA mengatakan perjanjian itu menghilangkan ancaman langsung terhadap solusi dua negara dan memberikan dua negara itu peluang untuk berdamai.
Palestina bersikeras mengatakan konflik dengan Israel tidak akan selesai sampai mereka mengakhiri pendudukannya dan Palestina mendapat kemerdekaan secara penuh.
Baca Juga: Febri Diansyah Mundur Usai Temukan Hal 'Aneh' di KPK, Novel Baswedan: Bukti Pemerintah Tidak Serius
"Tidak ada perdamaian, tidak ada keamanan, tidak ada stabilitas, tidak ada koeksistensi di wilayah kami tanpa mengakhiri pendudukan." kata Abbas.***
