PR BEKASI - Aksi unjuk rasa penolakan terhadap Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) masih terus berlanjut. Tidak hanya di Jakarta, aksi tersebut juga dilakukan oleh sejumlah kelompok di berbagai daerah di Indonesia.
Aksi sebelumnya dilakukan oleh sejumlah organisasi masyarakat (ormas) Islam yang tergabung dalam PA212 yang melakukan demonstrasi penolakan RUU HIP di depan Gedung DPR/MPR, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan pada Rabu, 24 Juni 2020.
Selain di Jakarta, unjuk rasa penolakan RUU HIP pun terjadi di Kabupaten Purwakarta. Sejumlah massa tergabung dari Persatuan ulama dan gabungan organisasi masyarakat melakukan hal itu di depan Gedung DPRD setempat pada Jumat, 26 Juni 2020.
Baca Juga: Cek Fakta: Kemenhub Dikabarkan Akan Berlakukan Pajak Sepeda
Aksi serupa juga dilakukan oleh beberapa kelompok di Sumedang, Jawa Barat. Ribuan massa yang terdiri dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) mendatangi Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) pada Selasa, 30 Juni 2020.
Dilansir RRI oleh Pikiranrakyat-Bekasi.com, Ketua LSM GMBI Distrik Sumedang Yudi Tahyudin Sunardja mengatakan bahwa pihaknya menolak keras adanya RUU HIP.
Ia mengatakan hal tersebut di hadapan Wakl Ketua beserta sejumlah anggota DPRD yang turut hadir.
"Pancasila itu sesuatu yang telah disepakati bersama dan final tidak bisa dirubah lagi. Pancasila adalah pedoman bagi bangsa ini serta amanah dari pendiri negara ini," katanya.
Baca Juga: Ilmuwan Khawatir Virus Baru Lebih Ganas, Pemerintah Gandakan Masa Karantina Wilayah di Beijing
Ia meminta pembahasan RUU HIP agar dihentikan bukan hanya ditunda. Pasalnya, ia berpendapat bahwa pancasila adalah ideologi negara hasil kesepakatan pendiri bangsa yang dinilai sudah final dan mengikat.
"Pancasila adalah titik temu semangat nasionalisme dan religius yang sudah berhasil mempersatukan bangsa dan memperkuat NKRI," ucapnya.
Pancasila, kata dia, adalah satu kesatuan yang dijiwai oleh semangat 'Ketuhanan Yang Maha Esa'. Maka dari itu, Pancasila tidak bisa diperas menjadi Trisila bahkan Ekasila, karena jika hal tersebut terjadi akan melemahkan eksistensinya sebagai ideologi bangsa.
Wakil Ketua II DPRD Sumedang, Ilmawan Muhammad memberikan apresiasi atas aksi penolakan RUU HIP yang dinilai berjalan damai dan tertib.
Baca Juga: Cek Fakta: Aksi Demonstrasi Mahasiswa Dikabarkan Bisa Dikawal TNI
"Selain telah menampung aspirasi dari GMBI, kami pun akan menyampaikan langsung ke DPR RI terkait penolakan RUU HIP tersebut," ucap Ilmawan Muhammad.
Bahkan nantinya, kata dia, aspirasi yang diutarakan oleh LSM GMBI akan dituangkan dalam berita acara dan akan secepatnya disampaikan kepada DPR RI.***