Network
PR BEKASI - Kasus maling uang rakyat (korupsi) di Kota Bekasi yang dilakukan oleh Walikota Bekasi non aktif Rahmat Effendi telah sampai di babak baru.
Saat ini pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan melakukan pendalaman materi terkait penentuan lokasi lahan untuk beberapa proyek di Kota Bekasi, Jawa Barat yang sebelumnya diatur oleh Walikota Bekasi nonaktif Rahmat Effendi.
KPK langsung melakukan pemeriksaan terhadap sembilan saksi di Gedung KPK, Jakarta untuk tersangka Walikota Bekasi nonaktif Rahmat Effendi, dan kawan-kawannya.
Hal itu dilakukan dalam penyidikan kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di Pemkot Bekasi.
Baca Juga: Jelang Laga Persela vs Persija, Berikut Klasemen Sementara BRI Liga 1 Saat Ini
"Para saksi hadir dan dikonfirmasi antara lain mengenai penentuan lokasi lahan untuk beberapa proyek di Kota Bekasi," ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, dikutip dari Antara.
Pada Jumat, 14 Januari 2022 kemarin, KPK juga sudah melakukan pemeriksaan pada empat saksi di antaranya Camat Rawa Lumbu tahun 2017 yang juga menjadi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sementara Kecamatan Rawa Lumbu, Kota Bekasi Dian Herdiana, Kasi Destinasi Dinas Pariwisata Kota Bekasi Reinaldi, karyawan swasta Peter, dan dari PT Deka Sari Perkas Rachmat Utama Djangkar.
Sedangkan pada Kamis, 13 Januari 2022 lalu, KPK telah memeriksa lima saksi di antaranya Kepala Dinas Penanaman Modall dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bekasi Lintong Dianto Putra, ASN/ Lurah Sepanjang Jaya, Kota Bekasi Juanedi, PNS/Kabid Pertanahan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) Kota Bekasi Heryanto, Kasi Perencanaan dan Pengadaan Lahan Disperkimtan Kota Bekasi Usman Sufirman, dan Tan Kristin Chandra yang merupakan pihak swasta,
KPK telah mengonfirmasi terkait dugaan adanya aliran dana untuk penentuan lokasi, yang juga mengalir ke Rahmat Effendi.
