Network
Dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Antara, seharusnya RTH di kawasan perkotaan mencapai sebesar 30 persen dengan peruntukan sebesar 20 persen RTH publik dan 10 persen RTH private selain itu fungsi pemanfaatan hutan.
Hal ini berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5 Tahun 2008 tentang pedoman penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau.
"Di Kota Bekasi faktanya saat ini banyak yang dialihfungsikan untuk kawasan kuliner, harus dievaluasi dan ditata ulang kembali sesuai dengan fungsinya," katanya.
Baca Juga: Luhut Ingin Buat Website Omnibus Law, Rocky Gerung: Websitenya Dikendalikan Buzzer, Makin Gila Lagi
Kawali Bekasi Raya juga meminta Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi untuk mengevaluasi kinerja Dinas Tata Ruang Kota Bekasi yang membidangi pengendalian Ruang Terbuka Hijau.
"Kami mendesak Wali Kota Bekasi untuk segera menyediakan Ruang Terbuka Hijau sebesar 30 persen dari luas wilayah, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Tata Ruang," kata Yopi Oktavianto.
Koordinator Kawali Jawa Barat, Edvin mengatakan Kota Bekasi sampai saat ini belum memenuhi amanat Undang-Undang terkait dengan ketersediaan ruang terbuka hijau.
Baca Juga: Usai Santap Bubur Sumsum dari Pedagang Keliling, Puluhan Warga di Tangerang Dilarikan ke Puskesmas
"Kami meminta agar Pemkot dan DPRD memprioritaskan realisasi RTH. Kota ini harus maju maka jangan ada main mata dan permainan dalam menjalankan amanat Undang-Undang," katanya.
Sementara Kepala Bagian Perencanaan Kota Bekasi Hanan Tarya mengatakan Pemerintah Kota Bekasi menerima segala masukan dari masyarakat demi kemajuan pembangunan di wilayahnya.
