PR BEKASI - Pernyataan Mantan Presiden RI Jusuf Kalla memicu perdebatan publik usai menyebut-nyebut nama Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Muhammad Rizieq Shihab dalam penjelasannya.
JK menyatakan bahwa demokrasi Indonesia perlu perbaikan, khususnya demokrasi ideologi keislaman.
"Bahwa ada kekosongan sistem atau cara berdemokrasi khususnya ideologi keislaman yang kemudian diisi oleh Habib Rizieq," ujar Jusuf Kalla dalam kanal YouTube PKS TV.
Baca Juga: Dahului Amerika Serikat, Inggris Targetkan Vaksin Covid-19 Pfizer Siap Pakai 1 Desember 2020
Pernyataan JK tersebut memicu dugaan adanya poros politik antara Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Habib Rizieq, dan JK.
Musni Umar, Rektor University of Ibnu Chaldun Indonesia, membantah tudingan adanya poros politik antara Anies, Habib Rizieq, dan JK.
"Adanya poros Anies-HRS-JK itu hanya imajinasi, cocoklogi," ucap Musni Umar dalam kanal YouTube-nya, sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com pada Senin, 23 November 2020.
Musni Umar menambahkan, tudingan JK mensponsori kepulangan Habib Rizieq pada 10 November 2020 lalu adalah tidak benar. Musni Umar, mengutip pernyataan Juru Bicara JK, Husein Abdullah, bahwa kepergian JK ke Arab Saudi bukan untuk menemui Habib Rizieq.
Baca Juga: Kritik Aksi TNI yang Sibuk Copoti Baliho, Musni Umar: Habib Rizieq Bukan Akar Masalah Bangsa
"Pak JK dituduh mensponsori kepulangan HRS. Jubir Pak JK sudah membantah. Pak JK bulan Oktober pergi ke Arab Saudi setelah beliau pergi ke Vatikan. Beliau umrah juga pergi ke Madinah, setelah itu pulang. Tidak bertemu Habib Rizieq," kata Musni Umar.
Oleh karena itu, Musni Umar mengungkap bahwa tudingan poros politik Anies-HRS-JK tidak benar sebab, menurutnya, JK adalah seorang politisi yang tahu kapan bertindak dan berbicara.
"Pak JK seorang politisi yang sangat tahu bagaimana memainkan suatu persoalan terutama dalam bidang politik. Dia tahu kapan dia berbicara, kapan dia action," tutur Musni Umar.
Rektor University of Ibnu Chaldun Indonesia itu juga menambahkan, masalah utama yang harus dihadapi adalah pandemi Covid-19.
Baca Juga: Akui Konsumsi Narkoba Jenis Sabu, Millen Cyrus Menyesal dan Minta Maaf Sambil Menangis
"Tugas kita paling utama adalah menangani masalah Covid-19 karena memberi dampak luar biasa terhadap pertumbuhan ekonomi. Semester kedua kemarin pertumbuhannya minus 5,32 persen dan semester ketiga itu hampir minus 4 persen, ujar Musni Umar.
Menurutnya, dampak pandemi Covid-19 yang berkepanjangan yakni resesi ekonomi sehingga Indonesia harus berutang ke luar negeri.
"Masalah besar kedua yang harus kita hadapi itu adalah utang yang sudah menggunung. APBN kita defisit, akhirnya berutang dengan bunga yang besar. Membayarnya kan jadi masalah," jelas Musni Umar.
Maka dari itu, Musni Umar menilai bahwa pemerintah saja tidak cukup untuk menangani pandemi Covid-19. Menurutnya, pemerintah harus merangkul ulama dan tokoh masyarakat dalam menangani pandemi Covid-19, seperti Habib Rizieq.
Baca Juga: Akui Konsumsi Narkoba Jenis Sabu, Millen Cyrus Menyesal dan Minta Maaf Sambil Menangis
"Untuk menangani masalah ini tidak cukup pemerintah, sudah terbukti pemerintah tidak bisa menjalani. Dia memerlukan ulama yang paling banyak pengikutnya dan paling fanatik adalah Habib Rizieq. Jadi, harus bekerja sama dengan Habib Rizieq untuk mengatasi masalah pandemi Covid-19 dan ulama-ulama lain," ucap Musni Umar.
Sebagai informasi, Pemerintah Indonesia baru-baru ini telah mengutang kepada Pemerintah Jerman pada 14 November 2020 lalu. Pinjaman dari negara Jerman tersebut sebesar 550 juta euro atau sekitar Rp9.1 triliun.
Sementara itu, belum genap tiga minggu, pemerintah Indonesia sebelumnya mengutang juga kepada Australia sebesar 1.5 miliar dolar Australia atau sekitar Rp15.45 triliun.***