PR BEKASI - Sejak kedatangan vaksin buatan China, Sinovac, yang diterbangkan, pemerintah Indonesia hingga saat ini masih belum menentukan besaran harga vaksin.
Sebab, vaksin hasil pengembangan Sinovac Biotech tersebut harus melewati tahap-tahap pengawasan, seperti BPOM sebelum diedarkan di masyarakat. Kini mash dalam proses.
Menanggapi respons publik yang bertanya, apakah vaksin Covid-19 tersebut akan digratiskan oleh pemerintah atau harus membayar mandiri, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) MUhadjir Effendy angkat suara.
Baca Juga: Digelar Pagi Buta, Mabes Polri Rekonstruksi 53 Adegan Penembakan Laskar FPI di Tol Japek
Dia mengatakan kemungkinan pemerintah akan menanggung biaya vaksin sebesar 50 persen dan sisanya ditanggung secara mandiri oleh masyarakat.
"Ini masih tentatif ya, jadi kemungkinan 50:50," kata Muhadjir Effendy, sebagaimana dikutip PikiranRakyat-Bekasi.com dari Antara, Senin, 14 Desember 2020.
Saat ini, kata dia, pemerintah masih mengkaji alokasi besaran biaya vaksin yang akan ditanggung dan belum diputuskan.
Baca Juga: Cari Titik Terang Penembakan Laskar FPI, Komisi III DPR Panggil Propam Polri dan Kapolri Idham Azis
"Tadi sudah ada rapat dengan Presiden terkait evaluasi alokasi berapa nanti yang harus ditanggung pemerintah dan berapa yang mandiri," ujarnya.
Kemudian, lanjut dia, diperkirakan akan ada 182 juta vaksin dari jumlah semula 107 juta vaksin yang akan diberikan pada masyarakat untuk menangani Covid-19.
Untuk pemberian vaksin, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga menyampaikan akan diprioritaskan bagi tenaga medis dan tenaga nonmedis yang berjuang di garda terdepan menangani Covid-19.
Baca Juga: Cek Fakta: Salah Satu Syarat Dapat Beasiswa di ITB Kabarnya Harus Beragama Islam, Simak Faktanya
"Selain itu, vaksin juga akan diprioritaskan kepada mereka yang berada di ujung tombak pemulihan ekonomi," ujar dia.
Artinya, pemerintah juga tengah mempertimbangkan prioritas pemberian vaksin kepada pedagang pasar, pelayan toko, karyawan hingga pelaku UMKM.
Selain itu, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) tersebut mengatakan bagi karyawan atau pekerja di sebuah perusahaan, berkemungkinan biaya vaksin akan ditanggung oleh perusahaan tempatnya bekerja.
Baca Juga: Hadiri Rekonstruksi Penembakan Pengawal Habib Rizieq, Kompolnas: Yang Aktif Menyerang dari FPI
"Jadi mandiri itu bukan berarti dia bayar sendiri, tapi ada mandiri yang menjadi tanggung jawab perusahaan." katanya.