PR BEKASI - Seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta selain Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) melakukan aksi walk out atau meninggalkan ruang rapat paripurna.
Aksi walk out sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta tersebut terjadi saat Fraksi PSI hendak menyampaikan pandangannya pada rapat membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi (RDTR-PZ) di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin, 14 Desember 2020.
Sebelumnya, fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta Jamaludin menanyakan apakah pandangan yang akan disampaikan bermula dari pandangan umum Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) PSI Jakarta atau Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta.
Baca Juga: Jokowi Duduki Peringkat ke 12 Tokoh Muslim Paling Berpengaruh di Dunia Tahun 2021
Pasalnya, pernyataan DPW PSI Jakarta berbeda dengan pernyataan Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta sebagaimana pada rancangan Rencana Kinerja Tahunan 2021.
Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta menyetujui rancangan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) DPRD DKI. Namun, hal tersebut dibantah oleh DPW PSI.
Akibatnya, hubungan antara fraksi PSI dengan sejumlah fraksi lain di DPRD DKI Jakarta memanas.
Jamaludin kemudian melakukan aksi walk out apabila pandangan yang hendak disampaikan fraksi PSI tidak disetujui DPW PSI yang disusul oleh anggota DPRD DKI Jakarta yang lain.
Baca Juga: Azis Syamsuddin Tepis Isu Normalisasi dengan Israel: Indonesia Sepenuhnya Berdiri Bersama Palestina
Menanggapi hal tersebut, Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PSI Tsamara Amany menilai aksi walk out yang dilakukan seluruh anggota DPRD DKI Jakarta sebagai sebuah kehormatan.
"Resiko yang harus kami terima ketika berani menggagalkan rencana naik gaji dan tunjangan anggota DPRD DKI sebesar Rp700 juta per bulan. Dimusuhi karena menjaga uang rakyat adalah sebuah kehormatan," ujar Tsamara Amany dalam akun Twitter-nya, sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com pada Selasa, 15 Desember 2020.
Tsamara Amany mengklaim bahwa fraksi PSI berhasil menggagalkan rencana naik gaji dan tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta pada RKT beberapa waktu lalu.
Selain itu, dirinya juga menyebut PSI berkomitmen menjaga uang rakyat dari korupsi.
Baca Juga: Duka Dunia Medis, IDI Buka Data Jumlah Kematian Nakes Akibat Terinfeksi Covid-19
"Sejak awal kami berjuang menjaga uang rakyat. Dari mulai lem aibon, formula E, dan kini kenaikan gaji/tunjangan DPRD DKI. Kami di sini untuk memastikan setiap sen uang rakyat kembali ke rakyat," tutur Tsamara Amany
Oleh karena itu, Tsamara mengatakan bahwa PSI siap dimusuhi seluruh anggota DPRD DKI Jakarta bahkan satu Republik.
"Demi menjaga uang rakyat, jangankan dimusuhi anggota DPRD DKI. DImusuhi satu Republik pun kami siap," kata Tsamara Amany.
Adapun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI berencana membahas perubahan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1/2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi (RDTR- PZ).
Baca Juga: Australia Hentikan Uji Klinis Vaksin Covid-19 karena Ada Relawan 'Positif' HIV, Begini Penjelasannya
"Sesuai dengan ketentuan dan mekanisme setiap lima tahun Perda RDTR-PZ itu harus ditinjau karena perkembangan keadaan kota. Alhamdulillah hari ini fraksi-fraksi menyampaikan pandangan umumnya terhadap perubahan itu, akan kita bahas mulai besok," kata Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Mohammad Taufik, di Jakarta, Senin.
Lebih lanjut, Taufik menjelaskan, revisi Perda 1/2014 yang bertujuan untuk menyesuaikan kebutuhan pembangunan kota itu akan dilakukan di luar Jakarta tepatnya di Puncak, Bogor, Jawa Barat.
Taufik mencontohkan beberapa hal yang akan dibahas dalam perubahan aturan RDTR-PZ seperti Simpang Susun Semanggi hingga perluasan kawasan Ancol.
"Simpang Susun Semanggi itu belum masuk RDTR, nah karena itu di dalam perubahan ini, kita akan masukkan, masih banyak yang lain-lain," kata Taufik.***