PR BEKASI - Akademisi sekaligus pengamat politik Tanah Air, Rocky Gerung dibuat kebingungan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang memilih Tri Rismaharini sebagai Menteri Sosial (Mensos) barunya.
Mantan dosen UI tersebut dibuat kebingungan lantaran kursi kosong Menteri Sosial saat ini kembali ditempati oleh perwakilan dari PDI Perjuangan (PDIP).
Padahal sebelumnya Juliari Peter Batubara yang ditangkap KPK karena tindak pidana korupsi juga merupakan anggota PDIP.
Baca Juga: Polisi Tangkap Suami dari Guru PAUD, Cabuli 3 Anak Tetangga Bermodal Tayangan Film Kartun
Rocky Gerung menilai seharusnya posisi Mensos yang erat kaitannya dengan kepentingan seluruh rakyat Indonesia tidak diduduki dari partai yang sama yaitu PDIP.
Karena menurutnya, masyarakat tentu akan sensitif soal siapa dan dari partai mana kursi Mensos tersebut diisi.
"Ini apalagi, yang bekasnya adalah koruptor sekarang malah diganti dari partai yang sama," ujar Rocky Gerung sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari kanal YouTube resminya, Sabtu, 26 Desember 2020.
Dirinya juga menyarankan kepada PDIP, jika merasa bertanggung jawab seharusnya tidak mengirimkan calon lagi dari partai mereka untuk mengisi kursi Mensos tersebut.
Baca Juga: Asmirandah Lahirkan Anak Pertama di Hari Natal, Jonas Rivanno: Bukan Pilih-pilih, Memang Sudah HPL
"Harusnya PDIP menyampaikan, 'Kami bertanggung jawab secara moral, karena itu kami tidak akan mengirimkan calon kami'," ucapnya.
Menurutnya, terpilihnya Risma sebagai Mensos ini akan menimbulkan kecurigaan di tengah masyarakat.
"Secara moral harusnya PDIP tidak punya dasar lagi menjadi menteri di Kemensos, karena skandalnya (korupsi bansos) kan cukup memalukan gitu, kita berharap sebenarnya kalau muncul menteri dari partai lain, tapi kalau sesama PDIP kan orang kemudian bisa curiga," tuturnya.
Diperlukannya muka baru dalam kursi Mensos lantaran kasus tindak pidana korupsi Juliari Batubara selaku anggota PDIP dinilainya masih menyisakan beberapa pertanyaan soal keterlibatan dari partainya.
Baca Juga: Soal Tuduhan Jual Aset Rizky Febian, Pengacara Teddy: Itu Mustahil, Gak Mungkin, Caranya Gimana?
"Seharusnya itu memang harus bersih total, karena tetap masih ada sisa penyidikan yang melibatkan kantor Kementerian Sosial dan harusnya ada orang baru di situ tuh, supaya dia bisa membantu penyelidikan itu," ucapnya.
Namun dengan dipilihnya Risma yang juga merupakan elite PDIP, maka Rocky Gerung yakin bahwa terdapat sesuatu yang ingin disembunyikan di Kemensos.
"Secara ilmu, etis kalau yang ganti dari wilayah politik yang sama, itu menunjukkan bahwa ada yang masih hendak disembunyikan, kan itu kebijakan-kebijakan Kemensos pasti juga jadi agenda rapat PDIP karena yang bersangkutan menteri," tuturnya.
Rocky Gerung mengakui walaupun di aturan resmi pemerintahan tidak ada hal-hal seperti itu, namun menurutnya ini masalah etika politik yang jauh lebih kuat daripada norma hukum.
Baca Juga: Lesty Masuk 5 Besar Wanita Tercantik di Dunia, Inul: TC Candler Klaim Top Beauty World Ajang Palsu
"Walaupun itu aturannya gak ada, tapi aturan etis itu yang disebut social norm lebih kuat dari legal norm, norma hukum," ucapnya.
Bahkan dirinya menyarankan untuk posisi Mensos yang pada dasarnya adalah pengabdian kepada masyarakat atau disebut public servant, pelayan publik, lebih baik menurutnya diisi oleh orang yang tidak terikat oleh partai.
Hal itu dimaksudkan untuk memperlihatkan keterbukaan dan profesionalisme yang tidak dipengaruhi oleh kepentingan partai.
"Jadi soal-soal semacam itu yang orang anggap, dalam keadaan bencana masih cari keuntungan politik juga tuh, dalam keadaan bencana di Mensos kemarin, keuntungan politik bahkan masih diperoleh oleh PDIP," tuturnya.
Baca Juga: Menag Baru Gus Yaqut Akan Lindungi Syiah dan Ahmadiyah, Fadli Zon: Menambah Masalah yang Tak Perlu
Namun Rocky Gerung tidak bisa menyangkal jika Presiden Jokowi membiarkan hal tersebut terjadi.
"Tentu presiden tidak mungkin membatalkan jatah itu, karena ada semacam hak historis dari PDIP," ucapnya.***