PR BEKASI - Survei internal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menunjukkan bahwa banyak masyarakat yang takut mengkritik pemerintah dan menyampaikan pendapat di media sosial.
Hasil tersebut berdasarkan hasil survei yang diadakan oleh Komnas HAM pada Juli - Agustus 2020 terhadap 1.200 responden di 34 provinsi.
Menanggapi hal tersebut, Dewan Pakar Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Teddy Gusnaidi justru menduga Komnas HAM tidak bisa membedakan antara kritik, fitnah, memaki, dan menyebarkan permusuhan.
Baca Juga: Blak-blakan Ungkap Alasannya Tetap Setia Dampingi Gisel, Wijin: Semua Orang Juga Tahu Kok!
"Mungkin Komnas HAM tidak bisa membedakan mana kritik, mana yang memfitnah, memaki, dan menyebarkan permusuhan," kata Teddy Gusnaidi, yang dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari cuitan Twitter @TeddyGusnaidi, Senin, 4 Januari 2021.
Menurutnya, selama ini pemerintah tidak pernah menangkap warganya yang menyampaikan kritik, bahkan tak jarang banyak orang yang menyebarkan fitnah tapi masih bisa lolos dari hukum.
"Apakah pernah ada kritik yang ditangkap? Bahkan yang memfitnah, memaki, dan menyebarkan permusuhan, banyak yang tidak ditangkap @KomnasHAM," kata Teddy Gusnaidi.
Baca Juga: Kabarkan Kondisi Terkini Syekh Ali Jaber, Arie Untung: Kami Berupaya Meneruskan Hobi Beliau
Dirinya bahkan menilai bahwa selama ini justru pemerintah dan negara yang terus dizalimi atas nama kebebasan berpendapat.
"Pemerintah dan negara terus dizalimi atas nama kebebasan berpendapat, apakah @KomnasHAM tidak melihat itu?," ujar Teddy Gusnaidi.
Teddy Gusnaidi lantas mengusulkan agar Komnas HAM dijadikan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) saja jika keberadaannya hanya untuk menyerang pemerintah.
Baca Juga: Soal Penemuan Drone di Selayar, KSAL: Bukan untuk Mata-mata, Tapi Seaglider untuk Riset Bawah Laut
"Kalau Komnas HAM dibentuk hanya untuk menyerang pemerintah, mending jadikan LSM saja. Biar gak mubazir dana negara. Saya usul nama LSM nya HAMHIMHUM," ujar Teddy Gusnaidi.
Sebelumnya, berdasarkan keterangan Pers Komnas HAM tentang Catatan Akhir Tahun HAM pada 30 Desember 2020, sebanyak 29 persen responden takut mengkritik pemerintah.
Sebanyak 36,2 persen responden takut menyampaikan pendapat melalui internet atau media sosial.
Baca Juga: Mensos Risma Sidak ke Gorong-Gorong, Rocky Gerung: Harusnya Sidak di Bawah-bawah Meja Dirjennya
Sebanyak 20, 2 persen responden bahkan takut dalam menyampaikan pendapat dan ekspresi di lingkungan kerja/kampus/sekolah.
Hal ini mencerminkan bahwa pemerintah harus memberikan penghormatan dan perlindungan hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi di lingkup pendidikan dan akademik, melakukan review atas UU ITE serta menyegarkan pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi.
Komnas HAM juga menyerukan bahwa penindakan berlebihan apalagi mempidanakan orang yang sedang menyampaikan pendapat dan ekspresi tidak perlu dilakukan, karena berpotensi memberangus HAM dan demokrasi.***