PR BEKASI - Pengamat politik dan mantan dosen filsafat Universitas Indonesia Rocky Gerung turut menyoroti pembangunan gedung bernama Graha Megawati di Klaten.
Sebagai informasi, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten menggelontorkan anggaran Rp 7 miliar pada APBD 2021 untuk pembangunan mega proyek Graha Megawati di Kelurahan Buntalan, Kecamatan Klaten Tengah.
Pembangunan gedung pertemuan bernama Graha Megawati ini ditargetkan selesai tahun depan.
Baca Juga: Ada yang Berubah di Seleksi Masuk PTN 2021, Calon Mahasiswa Kini Bisa Pilih Politeknik dan PTKIN
Pembangunan Graha Megawati dimulai sejak tahun 2018. Diawali pengurukan tanah dan pembuatan talut sungai dengan pagu anggaran Rp3,5 miliar.
Tahap kedua pembangunan disusul pada 2019 dengan anggaran sekitar Rp15,4 miliar dari APBD untuk pembangunan gedung utama.
Menanggapi hal tersebut, Rocky Gerung mengingatkan bahwa pembangunan gedung didanai oleh APBD yang di dalamnya ada hak rakyat.
Baca Juga: Warga Bekasi, Simak Jadwal Donor Darah PMI Kota Bekasi
"Saya bayangkan ada kebanggaan pada ibu Mega tentu saja itu pilihan pribadi. Tapi, ini pakai APBD yang didalamnya ada hak rakyat," kata Rocky Gerung.
Adapun Graha Megawati tersebut dicat dengan menggunakan warna merah yang identik dengan warna partai politik yang dipimpin Megawati, yakni PDI-P.
Rocky mengungkap, pembangunan gedung harus memerhatikan nilai estetis dan psikologi arsitektur.
Baca Juga: Usul Komnas HAM Dijadikan LSM, Teddy Gusnaidi: Biar Gak Mubazir Dana Negara, Namanya LSM HAMHIMHUM
"Ini musti undang ahli arsitektur untuk menilai apakah struktur ruangan itu atau konstruksinya itu fix and proper dengan warna merah. Kadang kala kalau konstruksinya masif artinya kelihatan padat, dikasih warna yang terang supaya secara psikologi orang gak merasa stres dengan bangunan itu," tutur Rocky Gerung.
Akan tetapi, Rocky menilai Graha Megawati yang dicat dengan warna merah tersebut tidak memerhatikan nilai estetis dan psikologi arsitektur.
"Gedung besar dikasih warna merah itu kayak batu besar asal dicat," ujar Rocky Gerung dalam kanal YouTube-nya, sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com pada Senin, 4 Januari 2021.
Baca Juga: Jelang Abu Bakar Ba'asyir Bisa Hirup Udara Segar, Kalapas Imbau Simpatisan Tak Buat Kerumunan
Oleh karena itu, Rocky mengatakan bahwa pembangunan Graha Megawati memunculkan interpretasi politik yang konkret.
"Jadi, kenikmatan kita untuk becakap-cakap dengan arsitektur langsung dibatalkan dengan hal yang mudah langsung konkret, 'oh ini gedung Megawati'," tutur Rocky Gerung.
Ia juga mengatakan, pembangunan Graha Megawati oleh pemerintah Kabupaten Klaten didasari oleh sensasi politik semata.
Baca Juga: Harga Naik Akibat Ketergantungan ke AS, PKS Dorong Swasembada Kedelai Seperti Tahun 1992
"Sensasi semacam ini yang menunjukan politik kita masih didasarkan bukan pada pakem yang membuat orang berpikir alternatif. Kan bisa aja bangunan itu disebut saja secara lebih semiotis, jangan pakai 'Megawati' tapi pakai nama yang mengasosiasikan ibu Mega. Apa aja, Grahawati atau apa," ucap Rocky Gerung.
Selain itu, Rocky juga menilai bahwa pembangunan infrastruktur dengan nama tokoh seharusnya diberikan jika tokoh tersebut telah selesai masa tugasnya dan dianggap berhasil.
"Nama itu diberikan selalu ketika seseorang telah menyelesaikan tugasnya dan dalam etika publik dianggap berhasil. Kalau masih hidup ngapain diberi nama dia. Suatu waktu dia bikin kecelakaan politik atau sesuatu yang imoral lalu berubah lagi sensasinya," ujar Rocky Gerung.
Baca Juga: Catat! Vaksinasi Dimulai 14 Januari, Kelompok Ini Akan Jadi Prioritas Ganjar Pranowo di Jateng
Rocky menambahkan, asosiasi pembangunan Graha Megawati dan cat bangunan yang berwarna merah identik dengan warna PDI-P menunjukkan bentuk dari psedou-feodalisme.
"Saya menganggap lepas dari siapa yang bikin itu dan di mana pun, kalau asosiasi sudah telanjang begitu maka itu yang disebut sebagai psedou-feodalisme. Pura-pura, tapi sebetulnya feodal." kata Rocky Gerung.***