PR BEKASI - Pemerintah berkomitmen untuk mengimplementasikan secara nyata pemulihan dan perlindungan mangrove.
Dari luas lahan kritis 637.000 hektare, sudah dilakukan rehabilitasi seluas 17 ribu hektar tahun lalu.
Melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, adapun sasaran indikatif dari rehabilitasi hingga 2024, yaitu 620 ribu hektare.
Baca Juga: Kemenhub Izinkan Okupansi Pesawat Penuh, Ernest Prakarsa: Nalar Rakyat Jelata Mah Gak Bakal Nyampe
Pada Rakor Pengelolaan Mangrove Nasional, pada Senin, 11 Januari 2021, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar menjelaskan rencana rehabilitasi mangrove tahun 2021 seluas 124 ribu hektare (20 persen).
Sementara itu pada 2022 seluas 155 ribu hektare (25 persen), tahun 2023 seluas 155 ribu hektare (25 persen), dan tahun 2024 seluas 187 ribu hektare (30 persen).
"Belajar dari pengalaman sebelumnya, kita plot target sekian biasanya di lapangannya akan bertambah," ujarnya, seperti dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari akun Instagram @siti.nurbayabakar, Selasa, 12 Januari 2021.
Baca Juga: Cek Fakta: Beredar Link Pendaftaran BLT UMKM, Simak Faktanya
Untuk mencapai target tersebut, lanjut dia, hal pertama yang penting dilakukan yaitu penguatan koordinasi kelembagaan.
Baik itu di tingkat nasional, maupun antar strata pemerintahan agar percepatan implementasi rehabilitasi mangrove dapat terlaksana dengan baik.
Baca Juga: China Akhirnya Beri Lampu Hijau WHO untuk Investigasi Asal-usul Covid-19
Lebih lanjut, dia pun mengatakan bahwa perluasan anggaran pun diperlukan dalam program ini.
"Selain itu diperlukan perluasan aspek anggaran melalui kerjasama internasional," kata Siti Nurbaya Bakar.
"Upaya percepatan implementasi juga sudah dilakukan pemerintah diantaranya melalui pembentukan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM)," sambungnya.
Baca Juga: Persija Jakarta Jadi Klub Indonesia Terbanyak Raih Trofi Kejuaraan Internasional
Ia pun memberi mandat untuk langkah percepatan implementasi dari rehabilitasi mangrove kepada BRGM terkait.
"Adapun mandat percepatan implementasi rehabilitasi mangrove kepada BRGM di 9 Provinsi seluas 600 ribu hektare yaitu Sumut, Riau, Kepri, Babel, Kalbar, Kaltim, Kaltara, Papua, dan Papua Barat," ujar Siti Nurbaya Bakar.
Lebih lanjut Menteri Siti pun menegaskan bahwa target yang mencapai 600 hektare ini bagian dari target nasional.
Baca Juga: Tingkatkan Fasilitas Latihan Persib, Robert Rene Alberts: Kami Angkat Topi kepada Manajemen
"Target 600 ribu hektare ini merupakan target nasional. Bukan berarti seluruhnya dilakukan oleh BRGM, tapi bersama dengan KLHK, KKP, juga pemegang izin tambang kita wajibkan untuk melakukan rehabilitasi mangrove, serta CSR dunia usaha," tuturnya.
Beragam riset dan kajian terapan pun akan dilakukan, sebagai upaya mendukung program tersebut.
"Upaya lainnya yaitu melalui riset dan kajian terapan, serta pembangunan persemaian modern dan World Mangrove Center," ujar Menteri yang lahir di Jakarta ini.
Baca Juga: Selain 74 Kantong Jenazah Terkumpul, Basarnas Temukan 24 Potongan Besar Pesawat Sriwijaya Air
Langkah peninjauan kembali pun akan dilakukan terakit semua kebijakan program rehabiblitasi mangrove ini, seperti kebijakan pemukiman dan kebijakan industri termasuk dana desa.
"Sudah harus dimulai mengatur tentang regulasi teknis tentang mangrove, termasuk aspek-aspek lain juga harus kita ajak untuk menata mangrove, dan memperbarui One Map Mangrove Nasional." ujar Siti Nurbaya Bakar.***