PR BEKASI - Partai Demokrat tegas meminta agar Pilkada tetap digelar pada 2022 dan 2023 serta menolak keras dilakukan secara serentak dengan Pemilu nasional pada 2024.
"Demokrat meminta agar Pilkada tahun 2022 dan 2023 tetap dilaksanakan, tidak digabung dengan Pileg dan Pilpres 2024," kata Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra.
Hingga saat ini, DPR tengah membahas revisi Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (RUU Pemilu). Jika merujuk UU saat ini, Pilkada akan digelar serentak dengan Pemilu 2024.
Baca Juga: Singgung Kapolri di Masa Soekarno, Kompolnas: Dipimpin Senior atau Junior Bukan Masalah
Menanggapi permintaan Demokrat tersebut, pakar hukum tata negara Refly Harun menyebut, isu soal Pilkada 2022 yang tidak diperlukan muncul, karena terdapat upaya untuk memangkas Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta yang akan berakhir pada tahun 2022.
"Kalau pada tahun 2022 tidak dilakukan pemilihan lagi, maka Anies Baswedan menjadi 'gelandangan' politik, tidak punya jabatan dan juga tidak punya partai politik, dan ini pasti akan menyulitkan seandainya Anies mau diusung untuk Pilpres 2024," ucapnya.
Diktuip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari kanal YouTube Refly Harun, Senin, 18 Januari 2021, ia menyampaikan, hal yang sama juga berlaku untuk para kepala daerah yang memasuki 10 besar bursa presiden 2024.
Baca Juga: Ombak Besar Terjang Kawasan Bisnis Hingga Hotel di Manado, Mal Mantos Terpaksa Ditutup Cepat
Seperti Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang akan berakhir pada 2023, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil 2023, dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan 2022.
"Dengan demikian maka kepala-kepala daerah yang saat ini menjabat dan dianggap powerful serta punya peluang untuk dicalonkan 2024 akan melemah, karena mereka tidak lagi punya panggung politik," tuturnya.
Oleh sebab itu menurutnya, penundaan Pilkada ke 2024 ini akan melemahkan mereka yang telah masuk 10 besar bursa presiden 2024 dan sebaliknya, justru panggung politik para menteri akan semakin kencang.
Baca Juga: Pengakuan Putra Syekh Ali Jaber, Al Hasan Ali Jaber Sebut Tak Menangis saat Tahu Ayahnya Wafat
"Jadi kalau misalnya PDIP mau mengangangkat Tri Rismaharini atau Puan Maharani bukan Ganjar, maka panggung politiknya masih kuat, masih menjadi menteri sosial, masih menjadi ketua DPR, demikian juga Prabowo dan Sandiaga Uno," ucapnya.
Hal tersebut ungkap Refly terbukti, saat Profesor Jimly Asshiddiqie dijagokan untuk menjadi calon presiden ketika masih menjabat sebagai Ketua MK, namun ketika tidak lagi menjabat maka panggung politik mereka relatif sudah berakhir dan tidak dijagokan lagi.
Lebih lanjut Refly Harun menjelaskan bahwa terdapat keuntungan bagi Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY dari permintaan partainya tersebut.
Baca Juga: LPSK Beri 7 Catatan Kerja untuk Calon Kapolri Baru
"Saya yakin AHY tetap tertarik menjadi calon gubernur atau calon wakil gubernur, jadi nanti Anies berpasangan AHY atau AHY sendiri yang ingin maju ke medan pertarungan di 2022," tuturnya.
Namun jika AHY mengincar untuk menjadi calon gubernur dan kemungkinan besar akan berhadapan dengan Anies, menurutnya itu sama saja dengan bunuh diri.
Karena popularitas Gubernur DKI saat ini sedang melonjak, sehingga menjadi calon wakil gubernurlah ungap Refly yang paling logis.
Baca Juga: Cegah Munculnya Ekstremisme Berbasis Kekerasan di Indonesia, Jokowi Terbitkan Perpres
"Nah ini menarik karena kalau dia berpasangan dengan Anies," ucapnya.
Ia menilai jika Anies Baswedan akan maju di Pilpres 2024, AHY tidak perlu berjuang untuk melawannya dan secara otomatis bisa menggantikan posisi Anies jika dia menjadi wakil gubernurnya.
Oleh karena itu Refly Harun tetap yakin untuk maju ke Pilpres 2024, panggung politik itu harus ada dan diciptakan, karena kalau tidak bisa hilang dan dilupakan.
Baca Juga: Hari Kesembilan Pencarian Sriwijaya Air, Petugas Temukan KTP Penumpang hingga Casing CVR
"Kalau sekarang kan yang untung dan punya panggung gratis itu adalah kepala-kepala daerah dan para menteri," tuturnya.
"Merekalah orang-orang yang punya panggung dan bisa memanfaatkan panggung tersebut untuk mendongkrak popularitas serta elektabilitas, sementara AHY hanya menjadi ke sana kemari, dia tidak mungkin membuat berita setiap hari seperti halnya kepala daerah atau menteri yang bisa di-cover oleh media secara gratis." sambungnya.***