PR BEKASI - Pakar hukum tata negara Refly Harun turut menyoroti hasil investigasi Komnas HAM terkait kematian enam laskar Front Pembela Islam (FPI).
Sebagaimana diketahui, enam laskar FPI tersebut terlibat baku tembak dengan polisi jajaran Polda Metro Jaya di tol Jakarta-Cikampek KM 50 pada Senin, 7 Desember 2020 lalu.
Berdasarkan investigasi Komnas HAM, 2 orang laskar FPI diduga memiliki senjata api dan 4 orang laskar FPI lainnya diindikasikan unlawfull killing atau pembunuhan di luar proses hukum.
"Kami tidak menemukan indikasi pelanggaran berat toh ada indikator seperti ada perintah yang terstruktur," ucap Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik dalam kanal YouTube Kemenko Polhukam RI.
Baca Juga: Akui Tak Terlibat Korupsi Dinas PUPR Banjar, Anak Rhoma Irama: Kalau Mau Belajar Kuda Baru ke Saya
Namun, 4 orang laskar FPI diindikasikan adanya pelanggaran HAM oleh Komnas HAM sebab ada nyawa yang dihilangkan.
Oleh karena itu, Komnas HAM merekomendasikan untuk membawa indikasi kasus unlawfull killing 4 orang laskar FPI ke Pengadilan.
"Ini merupakan suatu pelanggaran HAM karena ada nyawa yang dihilangkan. Dan untuk selanjutnya kami rekomendasikan dibawa ke Peradilan pidana membuktikan indikasi unlawfull killing," ujar Ahmad Taufan Damanik.
Menanggapi hal tersebut, Refly menilai Presiden Joko Widodo pasti senang mendengar hasil investigasi Komnas HAM.
Baca Juga: Terungkap, Ini Alasan Ayah Indah Permatasari Restui Anaknya Menikah dengan Arie Kriting
"Wah sudah senang pasti Presiden Jokowi," tutur Refly Harun dalam kanal YouTube-nya, sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com pada Senin, 18 Januari 2021.
Sementara itu, Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara mengungkap bahwa hasil investigasi tersebut tidak ada intervensi dari pihak luar.
"Tidak ada intervensi dari pihak mana pun selama proses penyelidikan," kata Beka Ulung Hapsara
Walaupun demikian, Refly harun meragukan hasil investigasi Komnas HAM dengan alasan Komnas HAM menyepelekan sebuah logika hukum.
Baca Juga: Minta Mbak You Minta Maaf Atas Ramalannya, Deddy Corbuzier: Saya Tak Mau Ada Ibu-ibu Ditangkap
Menurut Refly, ada logika hukum yang janggal mengingat konferensi pers Kapolda Metro Jaya seusai kejadian baku tembak tersebut.
"Komnas HAM sepertinya menyepelekan logika atau fakta ini. Ketika tanggal 7 Desember, Kapolda Metro Jaya mengatakan dengan tegas anak buahnya mengambil tindakan yang tegas dan terukur. Kemudian terjadi tembak-menembak,
"Logika hukumnya, dari mana Kapolda Metro Jaya tahu informasi itu bahwa terjadi tembak-menembak yang mengakibatkan tewasnya 6 orang langsung," ucap Refly Harun.
Baca Juga: Cek Fakta: DKI Jakarta Dikabarkan Telah Menjadi Zona Hitam Penyebaran Covid-19, Ini Faktanya
Pasalnya, lanjut Refly, pernyataan Kapolda Metro Jaya dengan hasil investigasi Komnas HAM memiliki data yang berbeda terkait kematian enam laskar FPI.
"Karena belakang hari kemudian, menurut Komnas HAM, yang tewas langsung 2 orang dan 4 lainnya tewas dalam penguasaan petugas," tutur Refly Harun.
Oleh karena itu, Refly menduga adanya informasi menyesatkan yang diberikan petugas di lapangan saat baku tembak kepada Kapolda Metro Jaya yang kemudian disampaikan kepada publik.
"Pertanyaannya, untuk apa petugas lapangan melakukan kebohongan seperti itu. Kan informasi itu menyesatkan. Tentu ada maksudnya," ujar Refly Harun.
Baca Juga: Ngeri! Video Seekor Harimau Berhasil Tarik Mobil Berisi Wisatawan Viral di Medsos
Pada penutupnya, Refly menegaskan bahwa petugas di lapangan tidak seharusnya menghilangkan nyawa enam laskar FPI karena berada dalam misi penguntitan semata.
"Petugas keamanan tidak boleh menghilangkan nyawa, bahkan teroris sekalipun ketika dalam penguasaan petugas tidak boleh dihilangkan nyawanya. Apalagi, ini orang yang tidak bersalah apa-apa," ucap Refly Harun.***