PR BEKASI – Roy Suryo berharap Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tegar menghadapi gerakan yang mencoba mengambil alih paksa kepemimpinannya.
Sejak AHY menyampaikan situasi yang tengah dihadapi Partai Demokrat, Roy Suryo mengaku mendapatkan banyak sekali pertanyaan dari berbagai pihak.
Akan tetapi Roy Suryo enggan berkomentar lantaran saat ini dirinya bukan lagi bagian dari Partai Demokrat.
Baca Juga: Klaster Ketenagakerjaan Selesai Dibahas, Ida Fauziyah Serahkan ke Kemenko Perekonomian
“Semenjak Press Conference @PDemokrat hari ini, HP saya tidak henti-hentinya berdering,” kata Roy Suryo dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Twitter @KRMTRoySuryo2, Senin, 1 Februari 2021.
“Namun karena sudah mengundurkan diri baik-baik via Pak @SBYudhoyono di Partai yang membesarkan saya tersebut,” ujar Roy Suryo.
Ia hanya memberikan komentar melalui dua stiker yang diunggahnya.
Dalam stiker pertama yang diunggah Roy Suryo tertulis “gerakan ini pasti ada yang mendalangi”.
Sementara pada unggahan stiker kedua tertulis “kita sama-sama tahu aja”.
“Saya cukup respons dengan 2 Sticker,” ujar Roy Suryo.
Diketahui dalam keterangan persnya, Senin siang, 1 Februari 2021, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyebutkan ada gerakan yang mencoba mengambil alih kepemimpinan secara paksa.
AHY menegaskan mendapatkan informasi ini dari sejumlah kader Demokrat dari pusat, daerah maupun cabang.
“Kami memandang perlu memberikan penjelasan secara resmi tentang duduk perkara yang sebenarnya. Yaitu adanya gerakan politik yang mengarah pada upaya pengambilan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa,” kata AHY.
AHY menyebutkan bahwa gerakan ini melibatkan 5 orang kader dan mantan kader Partai Demokrat.
“Gabungan dari pelaku ini ada 5 orang, terdiri dari 1 kader Demokrat aktif, 1 kader yang sudah 6 tahun tidak aktif, mantan kader yang sudah 9 tahun diberhentikan dengan tidak hormat dari partai, karena menjalani hukuman akibat korupsi dan 1 mantan kade yang telah keluar dari Partai 3 tahun lalu,” kata AHY.
Baca Juga: Penuhi Kebutuhan Dosis, Jerman Beli Vaksin Covid-19 untuk Stok Hingga Tahun 2022
AHY menyebutkan bahwa gerakan ini pun melibatkan orang non-kader Partai Demokrat yang merupakan pejabat penting di pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Gerakan ini melibatkan pejabat penting pemerintahan, yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo,” kata AHY
Lanjutnya, AHY menyebutkan bahwa gerakan ini telah mendapatkan dukungan dari sejumlah menteri dan pejabat penting di pemerintahan Presiden Jokowi.
“Tentunya kami tidak mudah percaya dan tetap mengedepankan asas “praduga tak bersalah" dalam permasalahan ini,” ujar AHY.
Terkait hal tersebut, AHY pun mengaku telah mengirimkan surat kepada Presiden Jokowi.
“Saya telah mengirimkan surat Secara resmi kepada Yang Terhormat Bapak Presiden Joko Widodo untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi dari beliau terkait kebenaran berita yang kami dapatkan ini,” kata AHY.
AHY menjelaskan bagaimana upaya gerakan ini untuk mengambil paksa jabatannya sebagai Ketum Partai Demokrat.
“Ajakan dan permintaan dukungan untuk mengganti ‘dengan paksa’ Ketum PD tersebut, dilakukan bak melalui telepon maupun pertemuan langsung," kata AHY.
Baca Juga: Terjebak di Situasi Darurat Myanmar, Jepang Belum Rencana Pulangkan Ribuan Warganya
AHY menyebutkan dalam komunikasi mereka, pengambilan posisi Ketum PD, akan dijadikan jalan atau kendaraan bagi yang bersangkutan, sebagai calon presiden dalam Pemilu 2024 mendatang.
“Konsep dan rencana yang dipilih para pelaku untuk mengganti dengan paksa Ketum PD yang sah, adalah dengan menyelenggarakan Kongres Luar Biasa (KLB),” tutur AHY.***