PR BEKASI - Anggota DPR RI Fraksi Demokrat Herman Khaeron ikut angkat bicara terkait isu adanya upaya pengambilalihan paksa kepemimpinan Partai Demokrat yang diduga dilakukan oleh Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.
Herman Khaeron mengatakan, permasalahan yang terjadi di Partai Demokrat disebabkan karena ada pihak eksternal yang ambisius menjadi Capres 2024.
"Dinamika internal Partai Demokrat karena ada pihak eksternal yang ambisius jadi calon presiden 2024, konon dapat restu Pak Lurah, siapkan uang unlimited, gunakan kader internal berencana ambil paksa Partai Demokrat," kata Herman Khaeron, yang dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari cuitan Twitter @akang_hero, Selasa, 2 Februari 2021.
Herman Khaeron pun mengingatkan Moeldoko untuk menjadi seorang pemimpin yang memiliki sikap dan etika yang baik.
"Menjadi pemimpin harus memiliki attitude, moral, dan etika yang baik," ujarnya.
Herman Khaeron lantas meminta Moeldoko untuk tak berbohong lagi.
Pasalnya, Moeldoko menyebut isu kudeta Partai Demokrat yang ikut menyeret namanya itu bermula dari beredarnya foto-foto dirinya dengan sejumlah orang yang pernah berkunjung ke rumahnya.
Namun, Herman Khaeron mengklaim bahwa pihaknya memiliki berita acara pengakuan para kader Demokrat yang pernah bertemu Moeldoko.
"Kami ada berita acara pengakuan para kader yang bertemu sampeyan, jangan menambah masalah dengan berbohong," ujar Herman Khaeron.
Baca Juga: AHY Bongkar Upaya Makar di Tubuh Demokrat, Pengamat: Otak Pelakunya Tak Pantas Jadi Pemimpin Negeri
Lebih lanjut, Herman Khaeron menjelaskan bahwa saat ini telah terjadi banyak masalah di Indonesia, untuk itu dia meminta semua pihak untuk tak menambah lagi masalah baru.
Apalagi menurutnya, Indonesia ini milik rakyat, dan Indonesia bukan kerajaan yang harus patuh pada setiap titah raja.
"Terlalu banyak masalah negeri ini, janganlah terus ditambah masalahnya. Negara ini milik kita bersama, bukan milik presiden, bukan milik DPR, juga bukan milik partai, tapi milik rakyat. Kita bukan negara kerajaan yang manut dan patuh titah raja, tetapi menjalankan amanah rakyat," tuturnya.
Herman Khaeron pun mengingatkan para wakil rakyat untuk fokus bekerja demi kepentingan rakyat bukan kepentingan pribadi atau golongan.
"Indonesia adalah negara Demokrasi, sebagaimana dalam Konstitusi UUD 1945 Pasal 1 Ayat 2 (amendemen) berbunyi, 'Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD'. Jadi, wakil rakyat bekerja untuk rakyat bukan untuk pribadi dan golongan. People firts," kata Herman Khaeron.***