PR BEKASI - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera turut menggapai isu kudeta atau pengambilalihan paksa kepemimpinan Partai Demokrat.
Mardani Ali Sera mengatakan, jika benar isu tersebut maka hal tersebut adalah bentuk praktik tidak sehat dalam berdemokrasi.
Mardani Ali Sera bahkan menyebut, citra Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan sangat buruk jika isu tersebut terbukti benar adanya.
Baca Juga: Soroti Kasus Cuitan Abu Janda, Sahroni: Dia Pasti Punya Backing Orang Kuat di Belakangnya
"Ini praktik tidak sehat dalam demokrasi jika benar, buruk sekali citra Pak @jokowi jika benar demikian," kata Mardani Ali Sera, yang dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari cuitan Twitter @MardaniAliSera, Selasa, 2 Februari 2021.
Mardani Ali Sera lantas menyarankan Partai Demokrat untuk terbuka kepada publik dan membuka semua pihak-pihak yang terlibat dalam upaya kudeta tersebut.
"Mesti dibuka ke publik, dan mesti ada yang bertanggung jawab. Buka saja semua dengan transparan ke publik, tidak boleh ada gangguan pada kemandirian Parpol dari siapa pun," ujar Mardani Ali Sera.
Mardani Ali Sera pun mengakui bahwa mengurus internal partai sangat sulit. Meski demikian, dia percaya Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mampu mengatasi masalah tersebut.
"Mengurus internal partai memang urusan sulit. Saya yakin Mas @AgusYudhoyono bisa mengatasi ini semua. Semangat untuk rekan-rekan @PDemokrat dan Mas AHY," kata Mardani Ali Sera.
Sebelumnya, AHY mengumumkan bahwa ada gerakan pengambilalihan paksa kepemimpinan Partai Demokrat.
Baca Juga: Ikut Terseret Isu Kudeta Partai Demokrat, Mahfud MD: Terpikir Saja Tidak, Apalagi Merestui
AHY mengatakan, hal itu diketahuinya dari laporan para pimpinan dan kader Demokrat yang merasa tidak nyaman, dan bahkan menolak ketika dihubungi dan diajak untuk melakukan penggantian Ketua Umum Partai Demokrat (Ketum PD).
AHY menyebut bahwa berdasarkan keterangan sejumlah sanksi, gerakan tersebut melibatkan pejabat penting pemerintahan di lingkaran Presiden Jokowi.
"Gerakan ini melibatkan pejabat penting pemerintahan, yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo," kata AHY.
Oleh karena itu, AHY pun mengirimkan surat kepada Jokowi untuk meminta klarifikasi terkait kebenaran kabar tersebut.
Menurutnya, ajakan dan permintaan dukungan untuk mengganti dengan paksa Ketum PD tersebut dilakukan baik melalui telepon maupun pertemuan langsung.
"Dalam komunikasi mereka, pengambilalihan posisi Ketum PD akan dijadikan jalan atau kendaraan bagi yang bersangkutan sebagai calon presiden dalam Pemilu 2024 mendatang," ujar AHY.
Baca Juga: AHY Bongkar Upaya Makar di Tubuh Demokrat, Pengamat: Otak Pelakunya Tak Pantas Jadi Pemimpin Negeri
AHY juga menjelaskan bahwa konsep dan rencana yang dipilih para pelaku untuk mengganti dengan paksa Ketum PD yang sah adalah dengan menyelenggarakan Kongres Luar Biasa (KLB).***