PR BEKASI - Mantan Juru Bicara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Dedek Prayudi menyampaikan pandangannya terkait kualitas oposisi Presiden Joko Widodo (Jokowi) sejak 2014 silam.
Dedek Prayudi menyebut bahwa sejak 2014 hingga saat ini di 2021 kualitas oposisi Jokowi sejak sama sekali tidak mengalami perubahan ataupun perkembangan.
Hal tersebut diungkap Dedek Prayudi melalui cuitan akun Twitter pribadinya @Uki23, Senin, 15 Februari 2021.
"Kualitas oposisi kita dari 2014 sampai sekarang gak berubah," ujar Dedek Prayudi.
Baca Juga: Bawaslu Minta Tito Karnavian Tidak Lantik Bupati Terpilih Sabu Raijua, Orient P. Riwu Kore
Baca Juga: Tanggul Kali Bekasi di Jatiasih Amblas, Warga Diminta Waspada Ancaman Banjir Besar
Baca Juga: Kemenkes Jelaskan Alasan Vaksinasi Covid-19 Ibu Hamil Ditunda
Dedek Prayudi menyebut bahwa jika hujatannya direspons oleh masyarakat, maka dalih yang digunakan adalah menyebut bahwa pihak tersebut adalah buzzer .
"Kalau hujatannya direspon masyarakat, ya pakai kartu buzzer," ujarnya.
Lalu selanjutnya, Dedek Prayudi menuturkan bila kritik yang dilontarkan dijawab oleh pemerintah, maka para oposisi Jokowi tersbebut akan mencap pemerintah sebagai pihak yang anti kritik.
Baca Juga: Doakan Anies Baswedan dan HRS Diazab, Dewi Tanjung: Nyai Bisa Rasakan Kekuatan Ilahi
"Kalau kritiknya dijawab pemerintah, ya pakai 'kartu anti kritik'," ucapnya.
Terakhir, perihal kualitas tersebut Dedek Prayudi menyampaikan bahwa pihak oposisi Jokowi dikala melayangkan sebuah fitnah, lalu setelahnya fitnah tersebut dilaporkan oleh masyarakat, maka hal itu akan disebut oleh sang oposisi sebagai perbuatan otoriter.
"Dan kalau fitnahnya dilaporkan masyarakat, ya pakai 'kartu otoriter'," ujarnya dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari cuitan akun Twitter pribadinya @Uki23, Senin, 15 Februari 2021.
Baca Juga: Soroti Bencana Gempa di Jepang, Jansen Sitindaon Berharap BNPB Ada Divisi Konstruksi
Sebelumnya persoalan memberikan kritik ini ramai dibicarakan sejak beberapa waktu lalu. Hal tersebut bermula saat Presiden Jokowi meminta masyarakat untuk aktif memberikan kritik terhadap pemerintah.
Pernyataan Jokowi tersebut memunculkan pihak yang pro maupun kontra dengan pernyataan presiden itu.
Diketahui pernyataan tersebut disampaikan Presiden Jokowi saat memberi sambutan dalam acara Peluncuran Laporan Tahunan Ombudsman RI Tahun 2020.
Baca Juga: Tanggapi Nyinyiran Netizen, Sumarniati PNS yang Viral Berwajah Mirip Barbie Angkat Bicara
Kagiatan tersebut diselenggarakan pada Senin lalu 8 Februari 2021, di Istana Merdeka, Provinsi DKI Jakarta.
Pada kesempatan itu, Jokowi menyebut agar terwujudnya pelayanan publik yang lebih baik dibutuhkan keikutsertaan seluruh pihak.
"Semua pihak harus menjadi bagian dari proses untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik," ucap Jokowi.
Baca Juga: Dilaporkan Jalankan Program Nuklir dan Rudal, AS Prioritaskan Denuklirisasi Korea Utara
Jokowi menjelaskan dalam ini, salah satunya Jokowi meminta keikutsertaan masyarakat untuk ikut ambil bagian dalam proses perbaikan pelayanan publik yang lebih baik ini.
Terkait kontribusi tersebut, Jokowi menyebut hal itu dapat dilakukan masyarakat dengan turut aktif memberikan kritik dan masukan terhadap pemerintah
"Masyarakat harus lebih aktif menyampaikan kritik, masukan, ataupun potensi malaadministrasi," kata Jokowi.***