PR BEKASI - Dosen Fakultas Hukum Universitas Monash Australia Nadirsyah Hosen atau Gus Nadir turut menyoroti pernyataan sikap Kapolri terkait Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
Untuk informasi, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengeluarkan surat edaran terkait penerapan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
Surat Edaran Nomor SE/2/II/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif itu diteken Kapolri pada 19 Februari 2021 lalu.
Dalam surat edaran tersebut, salah satu kandungan poin adalah mengatur tentang tugas penyidik untuk menahan tersangka.
Baca Juga: Temukan Virus Mematikan Selain Corona, Dispangtan Cimahi Imbau Masyarakat untuk Waspada
Baca Juga: Listyo Sigit Tandatangani Surat Edaran Polri, Hanya Korban yang Boleh Laporkan UU ITE
Penyidik tidak perlu melakukan panahanan terhadap tersangka yang telah meminta maaf.
''Korban yang tetap ingin perkaranya diajukan ke pengadilan namun tersangkanya telah sadar dan meminta maaf, terhadap tersangka tidak dilakukan penahanan dan sebelum berkas diajukan ke JPU agar diberikan ruang untuk mediasi kembali,'' bunyi petikan kutipan dalam surat edaran tersebut.
Menanggapi hal tersebut, Cendekiawan Nahdlatul Ulama (NU) Gus Nadir mempertanyakan kasus-kasus sebelumnya yang telah diproses dengan tuntutan pelanggaran UU ITE.
Baca Juga: Amanda Manopo Cemas Dapat Ancaman Pembunuhan, Pengacara: Kita Akan Ambil Tindakan Hukum
"Gimana dg tersangka Penodaan Agama? Kalau sudah minta maaf, apakah kasusnya jalan terus?," ucap Gus Nadir.
Selain itu, Gus Nadir juga menyinggung kasus yang menimpa Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau Ahok.
Ia menilai, pernyataan Kapolri tersebut kontradiktif dengan penerapan di lapangan.
"Pangkal soalnya selama ini ya gara2 kasus Ahok yg sudah minta maaf tapi kasus jalan terus. Akhirnya kasus2 yg lain juga kayak gitu: 'dimaafkan, tapi jalan terus'," tutur Gus Nadir dalam akun Twitter-nya, sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com pada Sealsa, 23 Februari 2021.
Sementara itu, Listyo Sigit menekankan bahwa penyidik perlu mengedepankan upaya preemtif dan preventif dalam memonitor dan mengedukasi serta memberikan peringatan agar potensi tindak pidana siber di tengah masyarakat dapat dicegah.
Penyidik, lanjut Listyo Sigit, perlu terus membangun komunikasi dengan para pihak yang berkonflik terutama korban setelah menerima laporan dalam upaya memberikan fasilitas untuk mediasi.***