PR BEKASI – Politisi Partai Gelora, Fahri Hamzah turut mengomentari kudeta kepemimpinan yang terjadi di Partai Demokrat yang mengangkat nama Moeldoko sebagai Ketua Umum partai.
Menurutnya, setiap aksi kudeta yang terjadi pasti akan dibalas dan diakhiri lagi dengan kudeta sejenis.
“Kudeta biasanya berakhir kudeta...,” kata Fahri Hamzah, dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari akun Twitter @Fahrihamzah pada Minggu, 7 Maret 2021.
Dirinya kemudian membandingkan kasus yang terjadi di Partai Demokrat saat ini kdengan kasus di partai Fahri Hamzah sebelumnya, PKS.
Baca Juga: Asteroid Seukuran 2,5 kali Monas Melintasi Bumi Jumat Lalu, Diprediksi akan Kembali pada 2029 Nanti
Baca Juga: Media Asing Ikut Soroti Pengangkatan Moeldoko Jadi Ketua Umum dalam Kudeta Partai Demokrat
“#MelawanLupa PKS: AD/ART diubah sepihak supaya saya mudah dipecat. PD: AD/ART diubah supaya seorang mudah jadi ketum,” katanya.
Fahri Hamzah juga mengatakan bahwa segala kezaliman yang terjadi pasti tidak akan lama bertahan lama dan tinggal menunggu waktu saja untuk runtuh kembali.
“Setelah dipecat, saya menempuh jalur hukum. Saya percaya Kezaliman takkan bertahan lama. Se-pandai2 memainkan kekuasaan suatu saat akan tumbang juga!,” kata mantan anggota DPR tersebut.
Tak sampai di situ, pria kelahiran Pulau Sumbawa, NTB tersebut mengatakan saat ini kezaliman memiliki banyak wajah yang dapat mengatur hak orang lain tanpa perasaan malu.
Baca Juga: Menanti Sikap Jokowi Soal KLB, Hinca Pandjaitan: Istana Harusnya Khawatir, Ada KSP Punya Ambisi Buta
“Kezaliman itu punya banyak wajah...tapi semuanya diternak oleh feodalisme yg kemudian merampas hak kita untuk mengajukan pertanyaan. Mereka mengatakan semua yg mereka mau. Tanpa malu. #MelawanLupa,” katanya.
Terakhir, Fahri Hamzah memita kasus kudeta Partai Demokrat yang terjadi akhir-akhir ini dijadikan sebagai momentum untuk seluruh partai politik untuk memperbaiki diri.
“Kasus yang terjadi pada Partai Demokrat ini harus menjadi momentum evaluasi total tentang peran partai politik ke depan,” kata Fahri Hamzah.
Menurutnya, saat ini mayoritas partai polituk sibuk mengurusi kepentingannya masing-masing dari pada mengurusi kepentingan rakyat.
Baca Juga: Lawan Pemberontak Komunis Filipina, Dutere: Bunuh Mereka dan Lupakan HAM
"Karena parpol semakin sibuk dengan dirinya sendiri menyeret organisasi negara sibuk dengan dirinya sendiri. Rakyat bertanya, ‘kami diurus siapa?’,” katanya.
Seperti diketahui, sebelumnya Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko telah melakukan kudeta terhadap kepemimpinan Agus Harimurti Yudhono (AHY) dari jabatan Ketua Umum Partai Demokrat.
Moeldoko diangkat menjadi Ketua Umum Partai Demokrat peridoe 2021-2024 pada Kongres Luar Biasa (KLB) Parta Demokrat yang berlangsung di The Hill Hotel dan Resort Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat, 5 Maret 2021.
KLB tersebut menetapkan Marzuki Alie sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat periode 2021-2025.
Keberadaan AHY dalam KLB tersebut sudah dianggap demisioner sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.
Di sisi lain, beberapa Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Demokrat dengan tegas menolak KLB beserta hasilnya karena dianggap ilegal dan tidak sah.
DPD Demokrat Jawa Barat mengeluarkan Surat Pernyataan Delegitimasi KLB, lalu DPD Demokrat Sulsel dan DPD Demokrat Jatim menyatakan bahwa AHY sebagai Ketua Umum.***