Network
PR BEKASI - Komika sekaligus sutradara Ernest Prakarsa turut mengomentari cuitan dari Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI (Menko Polhukam) Mahfud MD perihal Kongres Luar Bisa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang.
Mahfud MD dalam cuitannya mengatakan bahwa dari masa kepemimpinan Megawati Soekarno Putri, SBY, hingga Jokowi itu Pemerintah tidak pernah melarang KLB atau Munaslub.
Hal itu disebabkan untuk menghormati independensi Partai Politik (parpol). Risikonya adalah pemerintah akan dituding cuci tangan.
Menanggapi hal itu, Ernest Prakasa menyebutkan bahwa permasalahannya saat ini adalah bukan perihal KLB.
Baca Juga: Sebut Nasib Partai yang Diketuai Anak Mantan Presiden Mirip, Prabowo: Kita Tunggu Saja Ending-nya
Baca Juga: Bukan Moeldoko, Mahfud MD Sebut Pemerintah Masih Akui AHY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat
Akan tetapi, karena Moeldoko yang ditetapkan sebagai Ketum Partai Demokrat versi KLB Deli Serdang itu merupakan orang yang masih bagian dalam Kabinet Presiden Jokowi.
“Dengan segala hormat, yang jadi masalah bukan KLB-nya Prof, tapi ketua barunya adalah bagian dari kabinet Jokowi. Itu lho yang bikin kusut,” cuit Ernest Prakasa melalui akun Twitternya @ernestprakasa, sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com pada Sabtu, 6 Maret 2021.
Dengan segala hormat, yang jadi masalah bukan KLB-nya Prof, tapi ketua barunya adalah bagian dari kabinet Jokowi. Itu lho yang bikin kusut. ???? https://t.co/w3rVTqPhH0— Ernest Prakasa (@ernestprakasa) March 6, 2021
Sebelumnya, Mahfud MD mengatakan bahwa jika pemerintah melarang atau mendorong KLB maka bisa dituding telah mengintervensi parpol atau memecah belah.
