PR BEKASI – Isu 'Jokowi tiga periode' semakin mencuat ke publik. Hal tersebut juga menyita perhatian sejumlah pihak.
Sebelumnya wacana Presiden tiga periode dan amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 juga menjadi trending di jagat maya.
Wacana tersebut kemudian sampai ke telingan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).
Menanggapi hal tersebut, Presiden Jokowi mengatakan bahwa dirinya tidak memiliki niat untuk memperpanjang masa jabatannya dan merealisasisan Presiden tiga periode tersebut.
Baca Juga: Demi Bisa Makan Sushi Gratis, Ratusan Orang di Taiwan Ubah Nama Jadi Salmon
Baca Juga: Umumkan Tanding Catur Dewa Kipas vs Irene, Deddy Corbuzier Siapkan Uang Rp150 Juta sebagai Hadiah
Selanjutnya, wacana tersrbut juga terdengar oleh eks Staf Khusus Presiden bidang Bantuan Sosial dan Bencana Alam, Andi Arief.
Andi Arief mengaku bahwa dirinya merasa terkejut setelah mendengar isu “Jokowi 3 Periode”, sebagaimana diberitakan Galamedia.Pikiran-Rakyat.com dalam artikel berjudul, "Waduh! Andi Arief Bongkar Tiga Gejala 'Jokowi 3 Periode', Apa Saja ya?".
Dikutip Galamedia dari akun Twitter Andi Arief, @Andiarief_, 18 Maret 2021, Andi Arief mengungkapkan, ada tiga gejala yang memperkuat isu Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menjabat menjadi presiden.
Berikut penjelasannya:
1. Mengangkat Penjabat (Pj) Gubernur, Bupati, dan Wali Kota
Baca Juga: Geliatkan Lagi Industri Otomotif, Bambang Soesatyo Ungkap 3 Tantangan yang Harus Dihadapi
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan bahwa Presiden Jokowi akan secara langsung memilih ratusan Pj kepala daerah.
Kepala daerah yang dimaksud adalah gubernur, bupati dan wali kota. Ketiga Pj kepala daerah tersebut direncanakan akan diangkat pada tahun 2022 dan 2023.
Pengangkatan Pj akan dilakukan apabila masa jabatan sejumlah kepala daerah telah habis.
Perlu diketahui, pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak baru akan digelar pada tahun 2024.
Baca Juga: Tilang Elektronik di Simpang SGC Bekasi Diundur Jadi 23 Maret 2021, Akan Diluncurkan Korlantas Polri
Baca Juga: Ada 2 Kasus Pembekuan Darah, BPOM Rekomendasikan Penggunaan Vaksin AstraZeneca Ditunda
Selain itu, Presiden Jokowi juga akan membentuk Tim Penilai Akhir (TPA) guna menilai para birokrat sebelum diangkat menjadi Pj.
2. Menguasai partai-partai politik
Partai koalisi pemerintah menguasai DPR dengan menempati 427 kursi parlemen, sedangkan partai oposisi hanya memiliki 148 kursi.
Partai koalisi pemerintah terdiri dari PDIP sebanyak 128 kursi, Golkar 85 kursi, Gerindra 78 kursi, NasDem 59 kursi, PKB 58 kursi, dan PPP 19 kursi.
Sedangkan partai yang tidak bergabung dengan pemerintah terdiri dari Partai Demokrat sebanyak 54 kursi, PKS 50 kursi, dan PAN 44 kursi.
Baca Juga: Sebut Nabi Muhammad Suka Gonta-ganti Istri dan Ajarkan Merampok, Pengguna Twitter Ini Banjir Kecaman
Berbeda dengan PAN dan PKS, Partai Demokrat saat ini sedang dihadapkan dengan dualisme kepengurusan yakni kepengurusan kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Moeldoko.
Dikutip Galamedia dari Asia Times, manuver politik Moeldoko diduga memiliki tujuan untuk mengendalikan Partai Demokrat untuk melancarkan rencana Jokowi untuk kembali menjabat menjadi presiden pada periode 2024-2029.
3. Ibukota baru di Kalimantan dipastikan mangkrak
Menurut Andi Arief, mangkraknya ibu kota baru di Kalimantan akan dijadikan sebagai sebuah alasan tambahan untuk memperpanjang masa jabatannya menjadi 3 periode.
Hal dilakukan karena Jokowi tidak ingin dikenang sebagai Presiden hura-hura hutang dengan pembangunan mangkrak. "Mudah-mudahan cukup satu kali saja," kata Andi Arief.*** (Dharma Anggara/Galamedia.Pikiran-Rakyat.com)