PR BEKASI - Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatra Barat, mengatakan bahwa untuk menangani pemberantasan narkoba diperlukan tindakan yang serius.
Hal itu lantaran peredaran barang haram di Sumatra Barat termasuk ke daerah rawan.
Kepala BNNP Sumatra Barat, Brigadir Jenderal Polisi Khasril Arifin, menyampaikan saat bertemu DPRD Sumatera Barat di Padang, angka pengguna narkoba hingga saat ini termasuk tinggi dan memerlukan upaya yang serius.
Akan tetapi, diakui BNNP Sumatra Barat, mereka terkendala sarana dan prasarana dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba.
Baca Juga: Sebut Polisi Boleh Tembak Mati Teroris di Tempat, Eks Densus 88: Ini Bukan Pelanggaran HAM
Baca Juga: Meski Dikritik Warganet soal Desain, Bappenas Sebut Pembangunan Istana Negara Baru Akan Rampung 2024
Baca Juga: Kutuk Aksi Penyerangan Mabes Polri, Din Syamsudin: Terorisme Bertentangan dengan Agama Manapun
Khasril Arifin menuturkan, Sumatra Barat dijadikan sebagai tempat perlintasan bagi pengedar narkoba, arah masuk ke dalamnya sudah terpetakan secara baik.
Mulai dari narkoba jenis ganja masuk dari Kabupaten Pasaman yang dibawa dari Aceh dan Medan melalui jalur darat.
Sementara untuk jenis sabu dan ekstasi tercatat masuk ke Sumatra Barat melalui Pekanbaru Provinsi Riau dari Kabupaten Limapuluh Kota.
Dia juga menyatakan, BNNP yang berapa di daerah perbatasan telah ditingkatkan kesiapsiagaannya, termasuk di dalamnya upaya untuk menangkap pelaku pengguna atau pengedar.
"Data nasional tak ada desa yang bebas dari narkoba dan ini artinya juga di Sumbar. Apalagi Presiden Joko Widodo sudah menyatakan perang melawan narkoba," ujarnya, sebagaimana dikutip PikiranRakyat-Bekasi.com dari Antara pada Kamis, 1 April 2021.
Baca Juga: Otoritas Kesehatan Swedia Tak Sengaja Gunakan Meme sebagai Tampilan Situs Resminya
BNNP Sumbar akan terus melakukan pencegahan dan penanggulangan secara berkelanjutan.
Selain mengupayakan untuk menangkap para pengguna dan pengedar narkoba, di samping melakukan sosialisasi pencegahan.
Lebih lanjut, guna menangkap pengguna dan pengedar narkoba, dia tak menyangkal masih kekurangan sarana dan prasarana.
Sehingga upaya penangkapan masih terkesan kurang maksimal.
Dia memberikan contoh yaitu kurangnya kendaraan operasional bagi para petugas, terlebih saran berupa kendaraan laut berupa kapal.
Sedangkan untuk melakukan sosialisasi, pihaknya juga masih terkendala terkait anggaran dan sarana, meskipun ada sejumlah pihak yang membantu, seperti pemasangan spanduk, baliho, dan lainnya.
"Ini salah satu dilema kita di BNNP." ucapnya.***