PR BEKASI - Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Mallarangeng angkat bicara terkait keputusan pemerintah yang akhirnya menolak kepengurusan Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB).
Andi Mallarangeng merasa bersyukur karena pemerintah menjalankan tugasnya dengan profesional dan objektif, sehingga tidak ada lagi istilah dualisme di tubuh Partai Demokrat.
Hal itu disampaikan Andi Mallarangeng saat menjadi narasumber di acara "Apa Kabar Indonesia" bertajuk "Demokrat Moeldoko: Layu Sebelum Berkembang".
"Alhamdulillah puji Tuhan, ternyata pemerintah menjalankan tugasnya dengan profesional dan objektif, sehingga putusannya jelas," kata Andi Mallarangeng, yang dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari tayangan kanal YouTube tvOneNews, Kamis, 1 April 2021.
"Dengan itu maka tidak ada lagi isrilahnya dualisme kepengurusan, yang ada cuma satu, kepengerusan Partai Demokrat yang dipimpin AHY. Itu jelas," sambungnya.
Andi Mallarangeng menilai, setelah adanya penolakan dari pemerintah, maka kini keputusan ada di tangan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko.
"Bola sekarang di tangan Pak Moeldoko, apakah akan berhenti saja, atau bikin partai baru, terserah yang bersangkutan, atau kalau mau berlarut-larut mungkin maju ke pengadilan," ujar Andi Mallarangeng.
Lebih lanjut, Andi Mallarangeng menjelaskan bahwa kini ada tiga opsi yang dimiliki Moeldoko, yakni mengakui bahwa dirinya telah ditipu, buat partai baru, atau mengajukan tuntutan ke pengadilan.
"Pertama, Pak Moeldoko bisa melihat, 'wah saya ditipu nih'. Karena kalau Pak Moeldoko maju pasti akan didukung kader-kader di seluruh Indonesia, ternyata kan tidak. Itu cuma angin surga dan tipu-tipu aja," kata Moeldoko.
"Ini kesempatan Pak Moeldoko untuk atur strategi, keluar dari KLB abal-abal itu, lalu fokus menjalankan tugas sebagai KSP," sambungnya.
Andi Mallarangeng lalu menyarankan Moeldoko untuk membuat partai baru agar tidak terjadi konflik dan kegaduhan seperti sekarang ini.
"Kedua, bikin partai baru. Kalau bikin partai baru, tentu tidak akan ada kegaduhan, tidak akan ada konflik, masing-masing mengurus partainya masing-masing," kata Andi Mallarangeng.
Namun menurutnya, jika Moeldoko dan rekan-rekannya berencana ke pengadilan, tentu pihaknya pun akan selalu siap melawan.
"Tapi kalau mau pakai cara ke pengadilan, kita juga siap, cuma itu menggali kuburannya sendiri lebih dalam lagi," ujar Andi Mallarangeng.
Saat disinggung apakah sudah ada komunikasi dengan salah satu penggagas KLB, Andi Mallarangeng tertawa dan mengatakan bahwa belum ada komunikasi, karena mungkin saat ini penggagas KLB sedang bersedih.
"Enggak (komunikasi), mungkin sedang bersedih mereka," ujar Andi Mallarangeng.
Baca Juga: Tegaskan Tak Ada Tempat Sembunyi untuk Pelaku Terorisme, Moeldoko: Seluruhnya Akan Dibongkar!
Andi Mallarangeng pun mengatakan, atas nama seluruh kader dan pengurus Partai Demokrat, dirinya mengapresiasi setinggi-tingginya keputusan pemerintah.
"Ketum AHY juga sudah memberikan apresiasi pada Pak Jokowi, Pak Mahfud MD, Pak Yasonna Laoly dan seluruh jajarannya, karena sudah bertindak secara objektif dan profesional," kata Andi Mallarangeng.
"Tapi memang, tadinya kita was-was karena Pak Moeldoko ini posisinya KSP, dan itu jabatan politik, lalu melakukan gerakan-gerakan politik, kan kita bagaimana membedakannya. Ini pribadinya atau ada unsur jabatannya, tapi dengan ini kan jelas," sambungnya.
Terakhir, Andi Mallarangeng mengatakan bahwa sikap Partai Demokrat akan tetap sama, meski pemerintah telah menolak hasil KLB di Deli Serdang, Sumatra Utara.
"Tapi ini tidak berarti posisi kami sebagai partai yang berada di luar pemerintahan berubah, tidak. Tetap kami berada di luar pemerintahan. Kalau pemerintah menjalankan tugasnya dengan baik, tentu kami akan dukung. Kalau ada hal-hal yang kurang pas, pasti kami kritik," tutur Andi Mallarangeng.***