PR BEKASI - Tokoh Papua, Christ Wamea memberikan tanggapan terkait tes wawasan kebangsaan (TWK) terhadap pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai bagian dari proses alih status menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).
Christ Wamea merasa heran karena ada sejumlah pertanyaan yang dinilainya tidak masuk akal dan tidak sesuai apabila termasuk ke dalam tes wawasan kebangsaan.
Menurut Christ Wamea, pertanyaan tersebut seperti, apakah salat pakai qunut dan pendapat pegawai KPK soal kasus Habib Rizieq Shihab (HRS).
"Tes wawasan kebangsaan pegawai KPK alih status menjadi ASN, dengan pertanyaan kamu Islam apa? Salat pakai qunut? Pendapat soal Habieb Rizieq, kadrun, dan lain-lain yang tidak masuk akal," kata Christ Wamea, yang dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari cuitan Twitter @PutraWadapi, Kamis, 6 Mei 2021.
Christ Wamea lantas mempertanyakan, sebenarnya tes wawasan tersebut merupakan tes untuk menjadi ASN atau tes untuk menjadi BuzzeRp.
"Ini sebenarnya tes untuk jadi ASN KPK atau jadi BuzzeRp di KPK?," kata Christ Wamea.
Baca Juga: Soroti Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK, Feri Amsari: Tes Berisi Hal yang Janggal dan Mengada-ada
Sebelumnya, Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Universitas Andalas, Feri Amsari juga mengaku telah menerima informasi terkait pertanyaan dalam tes wawasan kebangsaan terhadap pegawai KPK sebagai bagian dari proses alih status menjadi ASN.
Feri Amsari menilai, pertanyaan dalam tes wawasan kebangsaan tersebut sangat janggal dan mengada-ngada.
"Tes berisi hal yang janggal dan mengada-ada," kata Feri Amsari, Selasa, 4 Mei 2021.
Feri Amsari menjelaskan bahwa dalam tes wawasan kebangsaan tersebut terdapat pertanyaan terkait Front Pembela Islam (FPI) dan pendapat pegawai KPK terhadap program pemerintah.
Padahal menurutnya, pegawai KPK tidak boleh berurusan dengan perdebatan politik dan juga tidak boleh menunjukkan sikap mendukung atau menentang program pemerintah.
"Padahal pegawai tidak boleh secara etis berurusan dengan perdebatan politik dan mereka tidak boleh menunjukkan dukungan atau tidak dukungan terhadap program-program pemerintah, karena bisa saja program itu terkait kasus korupsi," tutur Feri Amsari.
Feri Amsari juga menilai, tes wawasan kebangsaan tersebut tidak sesuai dengan UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, karena tidak terdapat ketentuan mengenai tes alih status.
"Keinginan tes lebih banyak dari kehendak Pimpinan KPK melalui peraturan komisi sehingga secara administrasi bermasalah," ujar Feri Amsari.***