PR BEKASI - Ketua Badan Pengurus Setara Institute, Hendardi memberikan tanggapan terkait polemik tes wawasan kebangsaan terhadap pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang merupakan bagian dari proses alih status menjadi Aparatur Sipil Negara ( ASN).
Hendardi menilai, tes wawasan kebangsaan terhadap pegawai KPK merupakan upaya pemerintah untuk mencegah intoleransi dan radikalisme di lembaga antirasuah tersebut.
"Hal yang bisa dipastikan adalah justru pemerintah saat ini sedang giat menangani intoleransi dan radikalisme yang terus mengikis ideologi Pancasila," kata Hendardi, Kamis, 6 Mei 2021, yang dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Antara.
Tak hanya itu, Hendardi juga menyebut bahwa upaya untuk mencegah adanya intoleransi dan radikalisme juga dilakukan di lingkup pemerintah lainnya, misalnya di instansi ASN, Polri, TNI hingga ranah pendidikan yakni universitas dan sekolah-sekolah.
"Jadi siapa pun yang dalam dirinya bersemai intoleransi dan radikalisme, maka bisa saja tidak lolos uji moderasi bernegara dan beragama," ujar Hendardi.
Terkait informasi tidak lulusnya puluhan pegawai KPK dalam tes wawasan kebangsaan tersebut, Hendardi menilai hal itu adalah hal biasa dan tidak perlu menjadi perdebatan.
"Ada yang lolos dan ada yang gagal merupakan hal yang lumrah," ujar Hendardi.
Sebelumnya, beredar informasi yang menyebut bahwa puluhan pegawai KPK tidak lulus tes wawasan kebangsaan sebagai bagian dari proses alih status menjadi ASN.
Bersamaan dengan itu, beredar pula kabar yang menyebut bahwa puluhan pegawai KPK yang tak lulus tes wawasan kebangsaan tersebut terancam dipecat, bahkan disebut sebagai upaya untuk melemahkan KPK.
Namun, Ketua KPK Firli Bahuri menegaskan bahwa sampai saat ini pihaknya tidak ada rencana terkait pemecatan terhadap 75 pegawainya yang tidak memenuhi syarat dalam tes wawasan kebangsaan.
"Saya ingin katakan sampai hari ini KPK tidak pernah menegaskan dan menyampaikan ada proses pemecatan," kata Firli Bahuri di Gedung KPK, Jakarta, Rabu, 5 Mei 2021.
"KPK juga tidak pernah berbicara memberhentikan orang dengan tidak hormat, KPK juga tidak pernah berbicara tentang pegawai yang diberhentikan dengan hormat, tidak ada," sambungnya.
Firli Bahuri juga menegaskan bahwa KPK selalu tunduk pada undang-undang sehingga sampai saat ini tidak ada niatan untuk memecat pegawai.***