PR BEKASI - Penonaktifan 75 pegawai KPK yang tak lolos TWK (tes wawasan kebangsaan) menjadi polemik dan masih menjadi sorotan sejumlah pihak.
Lantaran sejumlah pihak menilai bahwa hal tersebut tidak seharusnya terjadi, bahkan diantaranya merasa kecewa dengan adanya keputusan tersebut.
Salah satunya yakni dari 28 Guru Besar di sejumlah perguruan tinggi negeri maupun swasta menyatakan menolak penonaktifan 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lantaran tidak lolos tes wawasan kebangsaan.
Hal tersebut disampaikan Koordinator Guru Besar yang juga Rektor UII, Fathul Wahid melalui keterangan tertulis di Yogyakarta, pada Minggu 16 Mei 2021.
Baca Juga: Muannas Alaidid Anggap Sikap Ngotot Novel Baswedan untuk Tetap di KPK Aneh: Dicurigai Banyak Pihak
"Kami mengajak seluruh komponen bangsa yang masih hidup nurani kebangsaannya, untuk menolak TWK (tes wawasan kebangsaan) dan penonaktifan pegawai yang terdampak," kata
Fathul Wahid.
Pernyataan sikap itu berasal dari 28 guru besar/profesor dari UII, UNY, UGM, UMY, Universitas Abdurrab, Unpad, Universitas Mercu Buana, UIN Jakarta, UIR, UMJ, serta Unida Gontor.
"Ini adalah dukungan tulus yang dilandasi dengan rasa cinta dan rindu akan Indonesia yang bebas dari praktik korupsi dan lebih bermartabat," kata dia.
Penonaktifan pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos asesmen tes wawasan kebangsaan, menurut Fathul, diduga bermuatan kepentingan yang tidak sejalan dengan misi pemberantasan korupsi yang sebenarnya.
Baca Juga: Muhammadiyah Sebut KPK Tamat di Tangan Jokowi, Ali Ngabalin: Otak-otak Sungsang Gini Merugikan
Soal dalam TWK pegawai KPK, disebutkan Fathul, banyak yang di luar nalar sehat.
Oleh sebab itu, ia menilai wajar ketika anggapan penyingkiran sejumlah pegawai KPK dengan skenario mulai menyeruak.
Pasalnya, banyak pegawai yang selama ini telah membuktikan diri mempunyai komitmen kuat dan diakui darma baktinya di dalam dan di luar negeri dalam
pemberantasan korupsi, tidak lolos tes.
"Kami sangat khawatir, ketika KPK menjadi semakin lemah dengan disingkirkannya orang-orang dengan integritas tinggi satu per satu dan bukan tidak mungkin, jika pola yang sama berlanjut di masa depan, gigi KPK semakin tumpul dan Indonesia menjadi surga bagi para koruptor," ujar Fathul sebagaimana dikutip PikiranRakyat-Bekasi.com dari Antara Selasa 17 Mei 2021.
Sebelumnya, Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri menyatakan 75 pegawai yang tidak memenuhi syarat yang tersebar di hampir semua direktorat itu bukan dinyatakan nonaktif karena, semua hak dan tanggung jawab kepegawaian-nya masih tetap berlaku.
"Menyerahkan tugas dan tanggung jawab kepada atasan langsungnya maksudnya adalah sekiranya atas polemik saat ini ada pekerjaan yang berpotensi menimbulkan implikasi hukum agar diserahkan lebih dahulu kepada atasan langsungnya sampai ada keputusan lebih lanjut," katanya.
Selain itu, Ali juga menegaskan sampai saat ini belum ada keputusan apapun mengenai 75 pegawai tersebut sampai nanti ada keputusan lebih lanjut berdasarkan hasil koordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).***