PR BEKASI - Mantan Direksi Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi KPK, Sujanarko memberikan pandangan terkait Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang menjadi alasan untuk memberhentikan 51 pegawai KPK dan membina 24 pegawai KPK.
Sujarnako menduga bahwa Pimpinan KPK tidak memahami sistem TWK, atau ada pihak lain yang mengendalikan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dalam melakukan TWK terhadap pegawai KPK.
Hal itu disampaikan Sujanarko saat menjadi narasumber di acara "Mata Najwa" bertajuk "KPK Riwayatmu Kini" pada Rabu, 26 Mei 2021.
"Saya lihat Pimpinan KPK tidak paham terkait dengan sistem rekrutmen ini, ada kemungkinan Pimpinan KPK dikibulin sama BKN, dan kemungkinan juga BKN dikendalikan oleh orang lain," kata Sujanarko, yang dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari tayangan kanal YouTube Najwa Shihab, Kamis, 27 Mei 2021.
Sujanarko mengatakan bahwa seharusnya sistem TWK melibatkan KPK dalam konteks menyepakati metodologi, jenis pertanyaan, dan tujuan asesmen.
"Harusnya sistem rekrutmen seperti ini dari awal melibatkan KPK dalam konteks menyepakati metodologi, jenis pertanyaan, dan tujuan dari asesmen, dan itu tidak dilakukan," ujar Sujanarko.
Lebih lanjut, Sujanarko mengungkapan bahwa dirinya curiga terhadap Kepala BKN Bima Haria Wibisana terkait tes psikometri.
"Saya juga curiga dengan Kang Bima Haria, karena saya sudah riset terkait tes psikometri ini," ucapnya.
"Saya itu asesor juga, saya asesor kompetensi. Ada 2 elemen utama, sebetulnya 4 terkait keaslian dokumen, validitas, reliabilitas, dan terkini dokumen. Tapi yang paling penting adalah validitas dan reliabilitas," kata Sujanarko.
Sujanarko lantas menjelasakan bahwa menurut standar internaisonal, tes psikometri itu tingkat kepercayaannya hanya 65 persen.
"Bisa dibayangkan dengan tingkat akurasi, tingkat reliabilitas yang hanya 65 persen, saya bersama 51 orang itu sudah divonis seperti teroris, seperti pasukan separatis," kata Sujanarko.
Menurutnya, jika benar BKN telah dikendalikan oleh pihak lain terkait TWK terhadap pegawai KPK, tentu BKN harus diberikan sanksi.
Baca Juga: TWK Berlaku di Semua Lembaga, Moeldoko: Di BPIP yang Tak Lolos Tidak Ribut, Kenapa di KPK Ribut?
"Bisa dibayangkan kejamnya, tidak mengertinya, kalau sengaja, ini kejam. Kalau rela dikendalikan orang lain, BKN harusnya diberi sanksi," ujar Sujanarko.
Apalagi menurutnya, banyak kejanggalan-kejanggalan yang terlihat selama pegawai KPK melakukan TWK.
"Ini kan publik tahu, di awal-awal seleksi selesai, Kepala BKN mengatakan tidak tahu pertanyaannya, Pak Cahyo Kumolo juga tidak tahu pertanyaannya, Pimpinan KPK juga tidak tahu pertanyaannya," kata Sujanarko.
Oleh karena itu, Sujanarko menilai bahwa dirinya dan rekan-rekannya di KPK seperti berhadapan dengan hantu saat melakukan TWK.
"Peserta tes bertanya kepada pewawancara tidak ngaku siapa dia, enggak tahu siapa dia, asalnya dari mana, jabatannya apa, tujuan tes apa. Jadi kita seperti berhadapan dengan hantu. Terus terang ini sangat kejam," ujar Sujanarko.***