PR BEKASI - Deputi Balitbang Partai Demokrat Yan Harahap mengkritik Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko yang turut angkat bicara terkait polemik Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Yan Harahap, Moeldoko yang sebelumnya terlibat dalam upaya kudeta Partai Demokrat memiliki masalah dengan adab dan etika.
Oleh karena itu, Yan Harahap menilai, Moeldoko sebagai pembegal partai tidak pantas berbicara soal wawasan kebangsaan.
Baca Juga: Alvin Faiz Ingin Punya Anak Lagi Usai Umumkan Perceraian, Larissa Chou: Bapak Udah Mau Jomblo
"Seseorang 'pembegal partai' yang bermasalah soal adab dan etika, gak pantas bicara soal wawasan kebangsaan," kata Yan Harahap, yang dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari cuitan Twitter @YanHarahap, Kamis, 27 Mei 2021.
Seperti diketahui, Moeldoko dan Partai Demokrat sempat berseteru karena Moeldoko dan sejumlah mantan kader Partai Demokrat tergabung dalam upaya kudeta Partai Demokrat.
Moeldoko dan sejumlah mantan kader Partai Demokrat pun sempat menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatra Utara, hingga Partai Demokrat terbagi menjadi dua kubu, yakni kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan kubu Moeldoko.
Namun, hasil KLB di Deli Serdang itu ditolak oleh Kementerian Hukum dan HAM (HAM) dan dinyatakan bahwa Partai Demokrat yang sah menurut hukum adalah yang berada di bawah kepemimpinan AHY.
Sebelumnya, terkait Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang sampat saat ini menjadi polemik, Moeldoko mengajak semua pihak melihatnya sebagai bentuk dari penguatan wawasan kebangsaan setiap pegawai pemerintahan.
Menurutnya, TWK selama ini sudah berjalan, tidak hanya di ranah KPK tapi juga di semua lembaga yang menjalani proses alih status menjadi ASN.
Baca Juga: Paham Betul Kekecewaan 75 Pegawai KPK, Nurul Ghufron: Mohon Maaf, Kami Tidak Bisa Berbuat Banyak
"Sekali lagi Ini sebenarnya sudah berlaku di semua lembaga dan termasuk kalangan BUMN," ujar Moeldoko.
"Soal tidak lolos uji TWK sebenarnya tidak hanya di KPK, tapi juga di lembaga lain terjadi seperti itu, bahkan di BPIP (Badan Pembinaan Ideologi Pancasila) juga ada. Begitu tes TWK mereka tidak lolos, kenapa itu tidak ribut? Tapi di KPK ribut?," sambungnya.
Moeldoko juga menuturkan bahwa saat ini diperlukan berbagai skenario untuk perbaikan terhadap mereka yang wawasan kebangsaannya masih kurang.
Moeldoko juga menegaskan bahwa TWK harus diperkuat dari waktu ke waktu, karena persoalan wawasan kebangsaan bisa naik turun lantaran ancamannya semakin keras.
"Kenapa kita mesti bertele-tele mendiskusikan sesuatu yang baik untuk kepentingan masa depan Indonesia. Bangsa ini sungguh kadang kehilangan akal sehat," ujar Moeldoko.
Terakhir, Moeldoko mengajak seluruh pihak untuk menyudahi energi negatif dan praduga yang tidak konstruktif terhadap KPK, karena yang dibutuhkan saat ini adalah sikap bijak semua pihak dalam menyikapi semua situasi.
"Kita tahu ini sudah final. KPK harus terus diperkuat oleh kita semua. Kita berikan kepercayaan penuh kepada KPK untuk membenahi dan memperkuat diri, bekerja dan menindak koruptor dengan tidak pandang bulu," tuturnya.
"Termasuk pencegahan korupsi, kita sudah mempunyai instrumennya yaitu strategi pencegahan korupsi. Maka saatnya KPK kembali konsentrasi pada tugas pokok dan fungsinya, kita dukung sepenuhnya, masyarakat mendukung sepenuhnya," kata Moeldoko.***