PR BEKASI - Menjelang lebaran kemarin, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengeluarkan aturan bagi warganya yang hendak keluar-masuk wilayah Jakarta diharuskan menyertakan Surat Izin Keluar-Masuk (SIKM) sebagai syarat mutlak.
Aturan tersebut telah tertuang dalam Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Nomor 47 Tahun 2020 tentang Surat Izin Keluar-Masuk (SIKM) yang menjadi dasar bagi penegak hukum dalam menghalau para pemudik.
Dengan aturan tersebut, bagi warga yang hendak keluar-masuk wilayah Jakarta memerlukan waktu yang relatif cukup lama.
Baca Juga: Tayangan Film G30SPKI Dikabarkan Jadi Penyebab Helmy Yahya Dipecat Sebagai Dirut TVRI, Simak Faktany
Bahkan selain menyertakan SIKM, persyaratan lainnya pun harus dimiliki, seperti halnya surat sehat dan dibuktikan dengan hasil rapid test dan Swab Polymerase Chain Reaction (PCR).
Selanjutnya surat dinas dari instansi atau perusahaan dan dokumen perjalanan lainnya seperti kartu identitas resmi.
Hal tersebut tentunya tak sedikit warga mengalami kesulitan pada saat mengurus SIKM.
Sebab sistem pengajuan dinilai lambat dan prosesnya tidak semudah yang dibayangkan oleh masyarakat. Salah satunya warga Jakarta bernama Ade Septiyadi.
Baca Juga: Jokowi Dikabarkan Tunduk Hormat dengan Pengusaha Tiongkok Saat Berjabat Tangan, Simak Faktanya
Dilansir RRI, Rabu 3 Juni 2020, ia mengatakan bahwa dalam mengurus pembuatan SIKM membutuhkan waktu berhari-hari.
Sejatinya, dirinya sangat membutuhkan waktu cepat untuk pembuatan SIKM karena dirinya diharuskan pergi ke Papua untuk urusan pekerjaan.
"Saya harus ke RT/RW setempat, terus rapid test di kantor dan beberapa tahapan lagi sampai ketemu hasilnya, baru bisa berangkat," ucap dia kepada RRI.
Menurut Ade Septiyadi, peraturan pengadaan SIKM sendiri dinilai bagus, agar masyarakat taat dengan peraturan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) yang tengah dilakukan saat ini.
Baca Juga: Teknologinya Dapat Berikan Tanda Jika Orang-orang Berdekatan, Taiwan Siap Berbagi kepada Negara Lain
"Hanya saja dalam kepengurusannya yang harus lebih dikoreksi lagi agar tidak membingungkan dan cepat dalam proses pengerjaannya," katanya seperti dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com.
Sebelumnya, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sempat memberikan tanggapan perihal aturan yang dikeluarkan oleh Pemprov DKI Jakarta, dengan mengatakan bahwa setiap orang untuk memiliki SIKM dirasa cukup sulit direalisasikan.***