PR BEKASI - Dalam sebuah video yang ditayangkan di kanal YouTube Sekretariat Presiden pada Minggu, 4 Oktober 2020, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan pesan terkait upaya pencegahan penyebaran Covid-19 di Indonesia.
Jokowi mengatakan, jangan sok-sok me-lockdown provinsi, kota atau kabupaten, karena dinilai dapat mengorbankan kehidupan masyarakat.
"Tidak perlu sok-sokan akan me-lockdown provinsi, me-lockdown kota atau me-lockdown kabupaten, karena akan mengorbankan kehidupan masyarakat, tetapi kita serius mencegah penyebaran wabah supaya tidak meluas," kata Joko Widodo dalam video yang ditayangkan di kanal YouTube Sekretariat Presiden, dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari RRI.
Baca Juga: Karena Islamofobia, Pria Ini Tega Pukul dan Injak Wanita Hamil dan Dijatuhi Hukuman 3 Tahun Penjara
Meski tidak jelas kepada siapa kalimat tersebut ditujukan, tapi Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono menyimpulkan bahwa kalimat tersebut secara tidak langsung telah menyindir Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.
Sebab, Anies Baswedan saat ini tengah menarik rem darurat dengan menerapkan kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) ketat, untuk menekan lonjakan kasus Covid-19 di Jakarta.
"Tidak khusus ke Anies, tapi nyentil sih iya, nggak usah sok-sokan," ujar Gembong Warsono.
Baca Juga: Banyak Muatan dalam RUU Ciptaker yang Ditolak Masyarakat, Syarief Hasan: Aturan Ini Tidak Pro Rakyat
Dirinya juga mengatakan, mengenai PSBM (Pembatasan Sosial Berrskala Mikro) yang disampaikan Joko Widodo, tepat jika diterapkan di Jakarta.
"Saya kira sangat pas kalau diterapkan di Jakarta. Sebab Pemprov jauh lebih fokus dalam melakukan pengawasan dan di situ juga akan terbangun keterlibatan secara aktif masyarakat," kata Gembong Warsono.
Menurutnya, apa yang telah disampaikan Joko Widodo itu harus menjadi perhatian khusus untuk para kepala daerah agar 'jangan sok-sokan' me-lockdown daerahnya dalam penanggulangan Covid-19.
Baca Juga: Grebek Hotel di Tangerang, Satpol PP Amankan 11 Pasangan Remaja Mesum di Bawah Umur
"Kebijakan penanganan penyebaran Covid-19 menjadi prioritas utama, namun tidak boleh mengabaikan ekonomi," ucap Gembong Warsono.
Sedangkan menurut Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Donny Gahral Adian mengatakan, Joko Widodo tidak sedang menyindir siapa-siapa.
Menurut Donny, pernyataan Joko Widodo itu merupakan perintah tegas kepada para menteri dan seluruh kepala daerah.
Baca Juga: Tetap Waspada, Dokter Sebut Penderita Jantung Jadi Kelompok Paling Berisiko Terpapar Covid-19
"Kalau Presiden pasti tidak menyindir siapa-siapa, kan levelnya Presiden, beliau pasti memberikan instruksi. Kalau menyindir itu kan kesannya satu level sesama pegawai kantoran itu saling menyindir, ini kan atasan, pemimpin tertinggi." ujar Donny Gahral Adian.***