Banyak Muatan dalam RUU Ciptaker yang Ditolak Masyarakat, Syarief Hasan: Aturan Ini Tidak Pro Rakyat

PR BEKASI - Pembahasan RUU Ciptaker Omnibus Law sejak awal mendapat penolakan dari beberapa lapisan masyarakat, terutama kaum buruh.

Ditambah lagi dengan digelarnya rapat RUU Ciptaker yang terkesan tertutup dan terburu-buru yang dilakukan tengah malam dan di hari libur pada Sabtu, 3 Oktober 2020 malam kemarin.

Tentu hal itu memunculkan beragam tanggapan dari berbagai pihak. Salah satunya sari fraksi partai Demokrat.

Baca Juga: Grebek Hotel di Tangerang, Satpol PP Amankan 11 Pasangan Remaja Mesum di Bawah Umur

Menurut Wakil Ketua MPR RI, Syarief Hasan, dirinya mengatakan tidak setuju dengan pengesahan Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja.

"Dan bila RUU ini akan disahkan oleh Paripurna DPR, maka Partai Demokrat pasti menolak atau minta untuk ditunda," kata Syarief Hasan di Jakarta seperti dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Antara, Minggu, 4 Oktober 2020.

Dirinya menyayangkan adanya aspirasi masyarakat yang tidak terserap oleh pemerintah dalam draf RUU tersebut.

Baca Juga: Tetap Waspada, Dokter Sebut Penderita Jantung Jadi Kelompok Paling Berisiko Terpapar Covid-19

Selain itu, kata Syarief Hasan, banyak muatan dalam RUU Omnibus Law tersebut yang ditolak elemen masyarakat di Indonesia karena dinilai tidak pro terhadap rakyat.