PR BEKASI - Pengesahan UU Cipta Kerja menerima banyak penolakan dari kalangan masyarakat di Indonesia.
Penolakan tak hanya datang dari kaum buruh atau pekerja, tapi juga dari sejumlah politikus, publik figur, hingga mahasiswa.
Oleh karena itu, kelompok serikat pekerja hingga mahasiswa turun ke jalan untuk menyuarakan aspirasi mereka terkait penolakan UU Cipta Kerja.
Menanggapi hal tersebut, Presiden Joko Widodo atau Jokowi menegaskan kepada masyarakat Indonesia bahwa sesungguhnya UU Cipta Kerja sangat dibutuhkan di Indonesia, terutama dalam situasi pandemi Covid-19 saat ini.
Baca Juga: Usul ke Jokowi, Ridwan Kamil Minta Polri dan TNI Dilatih Jadi 'Dokter' untuk Bantu Vaksinasi
"Dalam rapat terbatas tersebut saya tegaskan mengapa kita membutuhkan UU Cipta Kerja," kata Jokowi dalam Keterangan pers terkait UU Cipta Kerja dari Istana Kepresidenan Bogor, Jumat, 9 Oktober 2020, sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Antara.
Jokowi menyebut bahwa ada tiga alasan mengapa UU Cipta Kerja sangat dibutuhkan di Indonesia.
Alasan pertama, karena setiap tahun ada sekitar 2.9 juta penduduk usia kerja baru atau anak muda yang masuk ke pasar kerja.
Sehingga kebutuhan atas lapangan kerja baru sangat mendesak, apalagi di tengah pandemi yang terdapat kurang lebih 6.9 juta pengangguran dan 3.5 juta pekerja terdampak Covid-19.
Baca Juga: Hadapi Bonus Demografi, Ida Fauziyah: Omnibus Law Revisi UU yang Hambat Penciptaan Lapangan Kerja
Dari angka itu, sebanyak 87 persen dari total penduduk bekerja memiliki tingkat pendidikan setingkat SMA ke bawah, yang 39 persen di antaranya berpendidikan Sekolah Dasar. Sehingga perlu mendorong penciptaan lapangan kerja baru khususnya di sektor padat karya.
"Jadi UU Ciptaker bertujuan untuk menyediakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya bagi para pencari kerja dan pengangguran," ujar Jokowi.
Alasan kedua, dengan UU Cipta Kerja akan memudahkan masyarakat khususnya usaha mikro kecil (UMK) untuk membuka usaha baru.
Menurut Jokowi, UU Cipta Kerja membuat regulasi yang tumpang tindih dan prosedur yang rumit dipangkas, perizinan usaha untuk usaha UMK tidak diperlukan lagi, hanya pendaftaran saja sehingga disebutnya sangat "simpel".
Baca Juga: Belum Terima Draf final RUU Cipta Kerja, Fadli Zon: UU Ini Bermasalah secara Substansi dan Prosedur
Alasan ketiga, UU Cipta Kerja mendukung upaya pemberantasan korupsi.
"Ini jelas karena jelas dengan menyederhanakan, dengan memotong, dengan mengintegrasikan sistem perizinan secara elektronik maka pungutan liar, pungli dapat dihilangkan," ujar Jokowi.
Oleh karena itu, Jokowi meyakinkan bahwa UU Cipta Kerja akan memperbaiki kehidupan para pekerja dan juga keluarganya.
“Pemerintah berkeyakinan melalui UU ini jutaan pekerja akan memperbaiki kehidupannya dan penghidupan bagi keluarga mereka,” ujar Jokowi.***