PR BEKASI – Larangan masuk ke Amerika Serikat terhadap Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto atas tuduhan pelanggaran hak asasi manusia, telah dicabut.
Pemerintahan Presiden Donald Trump pun akan menyambut Prabowo Subianto di Pentagon pada hari Jumat, 16 Oktober 2020.
Seorang pejabat senior pertahanan AS, sangat membela keputusan untuk menyambut Prabowo Subianto ke Pentagon yang akan bertemu dengan Menteri Pertahanan Mark Esper.
Baca Juga: Terkait Kritik atas Kunjungan Prabowo ke AS, Dahnil Anzar: Kami Menghormati Hal Tersebut
“Menteri Prabowo adalah menteri pertahanan yang ditunjuk oleh presiden yang telah dua kali terpilih di Indonesia, yang merupakan negara demokrasi terbesar ketiga di dunia,” tutur pejabat tersebut secara anonim, dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Antara.
“Dia adalah rekan kami, dari kemitraan yang sangat penting, dan penting bagi kami untuk terlibat dengannya, dan memperlakukannya sebagai mitra,” ujarnya menambahkan.
Prabowo Subianto akan menerima pengarahan resmi di temat lain, di wilayah Washington DC pada hari Kamis, 15 Oktober 2020, karena Jakarta mempertimbangkan ketertarikan terhadap pembelian jet tempur dari Moskow.
Baca Juga: Gencar Sosialisasikan UU Cipta Kerja, Ida Fauziyah: UU Ini Bergigi Kuat, Tidak Ompong
Dia telah lama menjadi tokoh kontroversial di Indonesia, dan dituduh terlibat dalam kejahatan militer di berbagai tempat, seperti Timor Timur, yang membuatnya mendapat cibiran dari kalangan pendukung hak asasi manusia (HAM).
Namun, sejak diangkat sebagai Menteri Pertahanan pada tahun lalu, Prabowo Subianto menyangkal melakukan tindakan-tindakan tersebut.
Dia juga menjadi tokoh kunci ketika pemerintahan Donald Trump berupaya untuk memperdalam hubungan pertahanan dengan Indonesia, yang merupakan negara mayoritas muslim terbesar di dunia.
Baca Juga: Bicara Demo Omnibus, dr Tirta: kok Sampeyan Berani-beraninya Keluarkan Pengesahan di Kala Pandemi?
Amnesty International bersama pendukung hak asasi lainnya, mengecam keputusan Departemen Luar Negeri AS yang telah memberikan visa untuk Prabowo Subianto.
Setelah sebelumnya memberikan penolakan sejak tahun 2000, termasuk ketika putra Prabowo Subianto lulus dari Universitas Boston.
Pada tahun 2012, Prabowo Subianto mengatakan bahwa dia ditolak saat mengajukan visa AS, karena tuduhan dirinya telah memicu kerusuhan yang menewaskan ratusan orang setelah penggulingan presiden Indonesia Soeharto pada tahun 1998.
Baca Juga: Berharap Suaranya Didengar Pemerintah dan DPR, GBJ Berkomitmen Tidak Akan Aksi dengan Anarkistis
Sebelumnya, Amnesty International Indonesia bersama beberapa pihak lainnya, menyampaikan surat kepada Menteri Luar Negeri AS Michael R. Pompeo.
Melalui surat tersebut, mereka mengungkapkan keprihatinan mengenai pemberian visa oleh Kementerian Luar Negeri untuk Prabowo Subianto.
Keputusan Kementerian luar negeri AS secara mendadak baru-baru ini untuk mencabut larangan atas Prabowo Subianto, dinilai sebagai pembalikkan total dari kebijakan AS yang telah berdiri selama 20 tahun.
Baca Juga: Gerakkan Razia Perut Lapar, Tirta: Sindiran Terkeras adalah Ketika Rakyat Bergerak Membantu Sesama
Senator Patrick Leahy selaku penulis Undang-Undang yang melarang bantuan militer AS ke unit militer asing yang melanggar HAM tanpa hukuman pun mengutuk keputusan pemerintahan Donald Trum, dan mengatakan Prabowo Subianto ‘tidak memenuhi syarat untuk memasuki negara AS’.
“Dengan memberikan visa kepada Menteri Pertahanan Prabowo, Presiden dan Menteri Luar Negeri sekali lagi telah menunjukkan bahwa bagi mereka, hukum dan ketertiban adalah slogan kosong yang mengabaikan pentingnya keadilan,” tuturnya.
Kementerian Pertahanan Indonesia pun menolak memberikan komentar terkait kunjungan Prabowo Subianto ke Amerika Serikat.
Baca Juga: Tiga Kecamatan di Garut Terdampak Banjir Akibat Luapan Sungai, Sisakan Material Lumpur
Namun, seorang pejabat pemerintah Indonesia secara anonim mengatakan, melalui kunjungan tersebut, Indonesia Ingin membuka ‘peta jalan’ untuk mendapatkan jet tempur F35.***