PR BEKASI - Isu terkait dengan anggaran bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tentang pengadaan mobil dinas jabatan di lingkungan pejabat KPK menuai sorotan.
Sebelumnya Pelaksana Tugas Juru bicara KPK, Ali Fikri mengatakan kebenaran terkait persetujuan DPR dalam pengadaan mobil dinas jabatan KPK.
Rencananya anggaran tersebut digunakan untuk mobil dinas pimpinan, Dewan Pengawas, dan pejabat struktural KPK, dengan nilai miliaran rupiah.
Baca Juga: KAMI Medan Ditangkap Terkait Demo Rusuh, Polisi Temukan Adanya Skenario Kerusuhan Seperti Tahun 1998
Berdasarkan hal itu, peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Kurnia Ramadhana pada Kamis, 15 Oktober mengingatkan KPK soal nilai integritas sebagai dasar semangat pembentuknya.
"KPK pada dasarnya dilahirkan dengan semangat pemberantasan korupsi serta menjunjung tinggi nilai-nilai integritas, salah satunya kesederhanaan," ujar Kurnia seperti dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Antara, Jumat, 16 Oktober 2020
Diketahui integritas pada KPK kini memudar di era kepemimpinan Firli Bahuri.
"Namun, seiring dengan berjalannya waktu, nilai itu makin pudar, terutama pada era kepemimpinan Firli Bahuri," ucap Kurnia.
Baca Juga: Bulog Limpahkan Kasus Beras Plastik di Purwakarta ke Kejaksaan Negeri, Dedi Mulyadi: Saya Senang
Pudarnya integritas tersebut terlihat dari bagaimana dilanjutkannya pembahasan perihal kenaikan gaji serta usulan anggaran untuk membeli mobil dinas seharga miliaran rupiah.
"Akan tetapi, praktik hedonisme semacam ini tidak lagi mengagetkan. Pasalnya, Ketua KPK-nya saja Firli Bahuri telah menunjukkan hal serupa saat menggunakan moda transportasi mewah helikopter beberapa waktu lalu," lanjutnya.
Menurut Kurnia, sebagai pimpinan lembaga antikorupsi, seharusnya bisa memahami dan peka bahwa Indonesia saat ini sedang dilanda wabah COVID-19 yang membuat kelesuan ekonomi.
"Tidak etis jika malah meminta anggaran untuk pembelian mobil dinas seharga miliaran rupiah tersebut," kata Kurnia.
Baca Juga: Harga Kopi Gayo Anjlok, Petani Tagih Jokowi: Pemerintah Tidak Ada Keseriusan
Menurutnya KPK saat ini belum memiliki prestasi mencolok yang diperlihatkan baik pimpinan maupun Dewan Pengawas.
"Harusnya, penambahan fasilitas dapat diikuti dengan performa kerja yang maksimal," kata Kurnia.
Anggaran mobil dinas KPK juga mendapat sorotan dari mantan Wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi periode 2015-2019 (KPK jilid IV), Saut Situmorang yang menyatakan bahwa tidak ada hubungan antara mobil dinas dengan kinerja dari pimpinan, baik dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) maupun kinerja lain.
Dalam keterangannya, Saut Situmorang menjelaskan bahwa saat bertugas di KPK, dirinya mengaku memakai Innova selama 4 tahun dan 'aman-aman saja'.
Selain itu, Saut Situmorang juga mengatakan walaupun tidak ada mobil dinas jabatan sebelumnya, namun selama 4 periode berjalannya KPK, performa pimpinan KPK dan pegawainya dalam keadaan baik.***