PR BEKASI - Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Fadli Zon menyoroti munculnya surat edaran Dirjen Pendidikan Tinggi bernomor 1035/E/KM/2020 yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Budaya (Kemendikbud).
Dalam surat edaran itu, pimpinan perguruan tinggi diminta untuk mengimbau para mahasiswanya agar tidak ikut serta dalam aksi demonstrasi menolak UU Cipta Kerja, serta ancaman ‘blacklist’ SKCK (Surat Keterangan Cukup Kelakuan).
Menurut Fadli Zon, ancaman 'blacklist' SKCK dari pihak kepolisian kepada para pelajar atau mahasiswa yang ikut demo adalah bentuk intimidasi yang menyalahi ketentuan dan melanggar prinsip-prinsip demokrasi, bahkan hak asasi manusia (HAM).
Baca Juga: Terbukti Sembuhkan Pasien Covid-19, PMI Cirebon Mulai Produksi Plasma Darah dari Penyintas Covid-19
Hal itu dirinya sampaikan dalam sebuah cuitan melalui akun Twitter pribadinya @fadlizon.
Fadli Zon juga menyatakan, tidak dibenarkan mahasiswa yang ikut demo diancam. Karena demo bukanlah tindakan kriminal.
"Pelajar dan mahasiswa yang ikut demo tak seharusnya diancam, karena demonstrasi bukanlah perbuatan kriminal," tulis Fadli Zon di Twitter, Minggu, 18 Oktober 2020.
Menurut Fadli Zon, aksi demonstrasi yang terjadi di berbagai daerah yang dilakukan oleh para mahasiswa dan pelajar pasca-pengesahan RUU Cipta Kerja, telah diberi stigma buruk oleh pemerintah.
Baca Juga: Putra Amien Rais Alami Kecelakaan Beruntun di Tol Cipali, Zulkifli Hasan Kabarkan Kondisi Saat Ini
Padahal, demonstrasi bukanlah perbuatan kriminal atau bentuk kejahatan, melainkan hak konstitusional warga negara yang dijamin hukum dan konstitusi.
"Berdemonstrasi atau aksi mengeluarkan pendapat lainnya yang dilakukan secara damai bukanlah tindak pidana dan bukan pula suatu kejahatan," tulis Fadli Zon.
Oleh karena itu, tak pantas kalau aparat pemerintah membuat stigmatisasi negatif kepada para pelaku aksi demo atau menakut-nakuti mereka dengan sejumlah ancaman hukum.
"Polisi tidak bisa dan tidak boleh melarang para pelajar ikut berdemonstrasi, karena memang tidak ada satu undang-undang pun yang melarangnya. Sama seperti halnya warga negara lain yang telah dewasa, para pelajar juga memiliki hak konstitusional untuk menyampaikan pendapat di muka umum," tulis Fadli Zon menjelaskan.
Baca Juga: Marissa Haque Soroti Peran MUI yang Dihapus Sebagai Pemberi Fatwa Halal, Mahfud MD: Berita Itu Hoaks
Menurut Fadli Zon, dalam UU Perlindungan Anak, tidak ada larangan sebagaimana yang dikesankan oleh polisi. Undang-undang hanya melarang anak-anak untuk dieksploitasi.
Kalaupun para pelajar atau mahasiswa itu dieksplotasi, seperti dibayar atau sejenisnya, itu baru yang dilarang undang-undang.
Tapi jika mereka ikut demo karena kesadarannya sendiri, aparat pemerintah tak boleh menghalang-halangi mereka.
Oleh karena itu, Fadli Zon berpendapat bahwa surat edaran tersebut harus dikecam.
Baca Juga: Sri Mulyani Raih Penghargaan Menteri Keuangan Terbaik, Fadli Zon: di Mata Asing, Bukan dari Rakyat
"Surat semacam itu harus dikecam, karena merupakan bentuk intervensi terhadap hak-hak politik dan kewarganegaraan yang dimiliki para mahasiswa. Surat semacam itu adalah preseden buruk. @Kemendikbud_RI menurut saya, telah melanggar batas kewenangannya," tulis Fadli Zon.***