PR BEKASI - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan turut menyoroti tentang kerumunan massa yang akhir-akhir ini terjadi di wilayah DKI Jakarta.
Luhut Pandjaitan mengaku sangat menyayangkan kejadian tersebut. Apalagi saat ini DKI Jakarta masih menerapkan PSBB Transisi, dan pemerintah juga masih berupaya untuk menekan laju penyebaran Covid-19.
Luhut mengatakan, pihaknya tidak ingin ada lagi kerumunan terjadi, karena tentu akan menjadi penyebab klaster baru di Ibu Kota.
Baca Juga: Apresiasi Langkah Kapolri Copot Dua Kapolda Sekaligus, Komisi III DPR: Itu Sudah Lugas
Hal itu dirinya sampaikan dalam webinar bertajuk "Telaah UU Cipta Kerja" yang digelar di Universitas Gajah Mada (UGM).
"Kita tidak ingin kerumunan, karena ternyata kerumunan-kerumunan itu adalah penyebab klaster-klaster baru, dan itu sudah ada evidence (bukti) sama kita. Seperti di Jakarta, kita sangat menyayangkan terjadi kerumunan-kerumunan yang tidak baik," kata Luhut Binsar Pandjaitan, Selasa, 17 November 2020, sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Antara.
Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) itu juga menyayangkan kerumunan tersebut turut dihadiri oleh pejabat pemerintah.
Baca Juga: Cek Fakta: Kim Jong Un Dikabarkan Komentari Urusan Kepulangan Habib Rizieq ke Indonesia
Namun, Luhut tak menyebut siapa nama pejabat pemerintah yang dia maksud itu.
"Disayangkan juga ada pejabat yang hadir dalam kerumunan itu," ujar Luhut.
Tak hanya itu, Luhut juga menyoroti tentang tidak dilakukannya prosedur karantina yang dilakukan seorang tokoh, lagi-lagi tanpa menyebut secara gamblang tokoh yang dimaksud.
Baca Juga: Tuding Anies Melempem di Hadapan Habib Rizieq, Tretan Muslim: Mending Kita Hidup di Dunia The Sims
Dia menuturkan, berdasarkan pengalamannya melakukan kunjungan kerja ke luar negeri beberapa waktu lalu, dia sendiri harus melakukan karantina selama satu minggu, sebelum kemudian melakukan aktivitas.
"Saya kembali dari Yunnan tiga minggu yang lalu, itu satu minggu saya karantina sebelum saya melakukan kegiatan yang lain. Begitu juga nanti setelah balik dari Amerika, kami juga ada prosedur harus karantina," kata Luhut yang kini tengah berada di Amerika Serikat untuk melakukan kunjungan kerja.
Luhut mengatakan, siapapun itu, tidak boleh ada dispensasi pada seseorang yang baru pulang dari luar negeri.
Baca Juga: Ternyata Bukan Hanya Kapolda Metro Jaya dan Jabar yang Dicopot, Ada 6 Lainnya yang Dipindahtugaskan
"Saya pikir tidak boleh ada dispensasi pada siapapun yang balik, terutama balik dari negara-negara yang dianggap bermasalah," ujar Luhut.
Luhut menambahkan, semua lapisan masyarakat harus mematuhi dan menerapkan protokol kesehatan dan prosedur pencegahan Covid-19 demi memutus penyebaran virus tersebut.
Menurutnya, penerapan protokol kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak penting untuk terus dilakukan.
Baca Juga: Pencopotan 2 Kapolda karena Habib Rizieq, Refly Harun: yang Dikasih Tugas Siapa, yang Dihukum Siapa
Mantan Menko Polhukam itu menilai, tingkat kematian nasional dari sejumlah provinsi yang berkontribusi besar terhadap mayoritas kasus nasional hingga kini terus menunjukkan perbaikan.
Namun, dia menyebut masih ada beberapa provinsi yang juga masih mengalami masalah di sana sini.
"Kalau kita terus disiplin, tidak ada yang aneh-aneh, pejabat-pejabat atau yang merasa pejabat, membuat kerumunan-kerumunan, saya pikir kita akan bisa menahan Covid-19 ini sampai nanti kita menunggu vaksinasi, yang Insya Allah akan kita lakukan pada akhir tahun ini," kata Luhut.***