Network
PR BEKASI - Kapolri Jenderal Idham Azis diketahui akan pensiun pada Januari 2021 mendatang, menanggapi hal tersebut Wakil Ketua Umum Majelis (Waketum) Ulama Indonesia (MUI) Muhyiddin Junaidi menyebut aneh jika nanti pengganti Azis adalah seorang non Muslim.
Tak bisa dipungkiri bahwa sebagai negara berkepulauan Indonesia diwarnai oleh berbagai jenis agama, ras, dan budaya.
Namun Muhyiddin berpendapat sangat aneh bila pemimpin aparat keamanan berlatar yang belakang non Muslim memimpin penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam.
Baca Juga: Dugaan Kasus Prostitusi Online Libatkan Dua Artis Ibu Kota, Polisi Juga Bekuk 2 Muncikari
Muhyiddin menanggap wajar bila pemimpin di negara manapun memiliki agama yang sama dengan yang dianut oleh mayoritas penduduknya.
Contohnya seperti Amerika Serikat yang penduduknya mayoritas non Muslim, maka presiden atau kepala aparat keamanannya juga mengikuti latar belakang nonmuslim.
Ia memprediksi akan banyak kendala psikologis yang akan dihadapi oleh pemimpin beragama non Muslim di negara yang mayoritas penduduknya beragama muslim.
Baca Juga: Munas X MUI Keluarkan 5 Fatwa, Salah Satunya Atur Pentingnya Penggunaan Masker
Pakar hukum tata negara Refly Harun turut menyoroti pendapat Waketum MUI tersebut, pendapat yang dilontarkan Muhyiddin sah-sah saja.
"Yang saya tidak setuju adalah menghentikan aspirasi, jadi aspirasi yang disampaikan Muhyiddin sah-sah saja, karena itu sebuah aspirasi, dia mewakili MUI," ucapnya.
"Tentu aspirasinya menginginkan Muslim dalam jabatan-jabatan yang penting, ya seperti Presiden, Wakil Presiden, Kapolri, Jaksa Agung, Panglima TNI dan lain sebagainya, itu adalah common sense (akal sehat) mereka, jadi sah-sah saja dan tidak boleh dihalangi," kata Refly.
Baca Juga: Diisukan Tolak Bintang Mahaputera, Gatot Nurmantyo: Kalau Saya Tolak, Saya Tak Mengakui Pemerintah
Refly juga mengingatkan kepada publik tidak boleh aspirasi tersebut dianggap sebagai sebuah diskriminasi karena memang sejak dahulu negara ini diperjuangkan oleh agama Islam.
"Tidak boleh juga aspirasi itu dianggap sektarian, karena bung Karno sendiri pernah bilang begini ketika dia berpidato,
'Nanti kalau di jembatan kemerdekaan tersebut bekerjalah sebaik-sebaiknya, kalau di antara UU yang mau dihasilkan itu ingin ajaran Islam sebanyak-banyaknya maka berjuanglah dalam Pemilu agar wakil-wakil rakyat itu berasal dari golongan Muslim' ," ujar Refly.
Baca Juga: Tanggapi Penurunan Baliho Habib Rizieq oleh Pangdam Jaya, Gatot Nurmantyo: Tunggu Saja Teguran
Refly juga menegaskan bahwa aspirasi ini bukan merupakan sebuah pendekatan represif.
Lalu jika dikaitkan dengan jabatan Kapolri, menurut Refly keputusan akhirnya tetap akan berada di Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Sederhana saja apakah Jokowi mau mendengarkan aspirasi dari MUI, atau dia lebih memperhatikan pendapat-pendapat anggota DPR dan lain sebagainya, itu tergantung Jokowi dengan mempertimbangkan baik dan buruknya," ucapnya.
Baca Juga: Habib Rizieq Jalani Perawatan di RS Ummi Bogor, Bima Arya Minta Adakan Swab Test Ulang
Namun jika disuruh memilih, Refly menyebut Kapolri itu harus memiliki kapabilitas, integritas, dan netral terhadap politik.
"Tiga hal itu menurut saya sebuah keharusan sebagai sebuah ukuran bagi pejabat publik lainnya juga," ucapnya sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari kanal YouTube Refly Harun, Jumat, 27 November 2020.
"Jadi jangan angkat Kapolri yang berpihak misalnya, dalam Pemilu berpihak atau yang kapasitas dan integritasnya gak jelas," katanya.
Baca Juga: PA 212 Minta PDIP Dibubarkan karena Megawati, Refly Harun: Wacana Boleh tapi Realistis Sedikit
Termasuk ucap Refly, aspek keagamaan juga harus dipertimbangkan di negara Indonesia yang mayoritas penduduknya adalah Muslim.
"Termasuk aspek keagamaan, kalau dia seorang non Muslim memang nanti akan terkendala kalau ada acara-acara yang mengharuskan seorang Kapolri ikut dalam ibadah misalnya, katakanlah acara-acara kemasyarakatan yang terkait dengan acara-acara keagamaan penduduk mayoritas," ucapnya.
Refly mengakui memang kabar tersebut sudah beredar bahkan melalui Whatsapp grupnya (WAG) mengenai jenderal-jenderal polisi yang non Muslim.
Baca Juga: Sentil Habib Rizieq, Henry Yoso: Kita Nyaris Sesat Dewakan Orang yang Ngaku Habib
"Jadi tersiar kabar di WAG mengenai jenderal-jenderal polisi non Muslim yang jumlahnya belasan orang, saya kira itu harus dianggap sebagai bagian dari aspirasi saja," tuturnya.***
