Network
PR BEKASI - Pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) diwarnai oleh nama-nama baru setelah Musyawarah Nasional (Munas) ke-10 selesai dilaksanakan, namun nama Din Syamsuddin yang menjadi langganan nampaknya tidak ada dalam daftar tersebut.
Diduga tak masuknya Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) itu karena pernah mendukung aksi 212.
Namun, menurut Din Syamsuddin, adanya kabar tersebut merupakan hal yang keliru dan membuat perspektif negatif baginya.
Baca Juga: Andie Arief Minta KPK ke Kota Medan, Refly: Banyak Pejabat yang Bolak-balik untuk Sambangi Bobby
Karena tidak serta merta tokoh yang tidak masuk ke dalam kepengurusan MUI adalah mereka yang kritis dengan pemerintah dan pendukung Gerakan 212.
Menurutnya, adanya anggapan dirinya tidak masuk kepengurusan MUI karena bersikap kritis atau mendukung aksi 212, adalah penilaian yang keliru.
Din Syamsuddin menegaskan, namanya tak masuk dalam kepengurusan MUI karena dia yang tak menginginkannya.
Karena ia merasa sudah terlalu lama terlibat di MUI, sudah selama 25 tahun, yaitu sejak 1995 sebagai sekretaris hingga kepengurusan 2015-2020 sebagai ketua Dewan Pertimbangan.
Baca Juga: Dituding Jadi Dalang Terbunuhnya Ilmuwan Bom Nuklir Iran, Israel Perketat Keamanan Kedubesnya
Ia juga menjelaskan alasannya tidak menghadiri Munas MUI dan mewakilkannya kepada Wakil Ketua Dewan Pertimbangan (Wantim) MUI Didin Hafidhuddin untuk memberi sambutan dan menjadi formatur.
"Sebenarnya ada alasan, yaitu saya mendengar dan mengetahui ada pihak yang ingin menjadi ketua Wantim MUI dan pengurus MUI. Saya berhusnuzan mereka ingin berkhidmat di MUI, maka sebaiknya diberi kesempatan. Biarlah umat yang menilai dan Allah SWT yang mengganjari," tuturnya.
Menanggapi hal tersebut, ahli hukum tata negara Refly Harun mengungkapkan bahwa tidak mungkin juga seorang Din Syamsuddin berkata jujur soal alasan sebenarnya kenapa ia tidak terpilih.
"Tidak mungkin juga Din Syamsuddin mengatakan terang-terangan, saya tidak mungkin terpilih lagi karena saya sudah kritis dengan pemerintah karena saya sudah aktif di KAMI yang sering dipersepsikan sebagai kelompok oposisi pemerintah," ujar Refly Harun.
Baca Juga: Buntut Nyanyian 'Hancurkan Risma Sekarang Juga', Balai Kota Surabaya Dibanjiri Karangan Bunga
"Sementara yang ingin menjadi Ketua Wantim itu adalah orang pemerintah yaitu Wakil Presiden Ma'ruf Amin," sambungnya seperti dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari kanal YouTube Refly UNCUT, Minggu, 29 November 2020.
Menurut Refly Harun, pernyataan Din Syamsuddin yang menyinggung soal ada orang yang ingin menjadi Ketua Wantim dan pengurus MUI, itu menunjukkan bahwa ada permasalahan-permasalahan internal.
"Tapi ketika dia mengatakan ada orang yang ingin menjadi Ketua Wantim dan pengurus, nah itu yang menunjukkan bahwa sesungguhnya ada persoalan yang tidak mulus," tuturnya.
Refly Harun menilai petunjuk-petunjuk yang diberikan olehnya tersebut menggambarkan bahwa MUI ingin direbut oleh kekuasaan, namun Refly Harun berharap semoga MUI tetap berada di jalan yang lurus.
Baca Juga: BREAKING NEWS: Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria Positif Covid-19
"Tidak menjadi pembenar pemerintah, tetap menjadi mitra kritis pemerintah, kalau pemerintah salah dibenarkan," ucapnya.
Tetapi yang paling penting menurut Refly Harun, MUI tetap mengutamakan hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umat.
"Tapi yang paling penting adalah keumatan, menjaga umat itu yang paling penting, karena MUI itu diperuntukan untuk menjaga umat terutama bukan menjaga atau meng-endorse pemerintah atau penguasa, karena umat Islam adalah mayoritas di Republik Indonesia ini," tuturnya.
Refly Harun pun berharap semoga ke depannya keputusan-keputusan MUI bisa menjadi lebih baik khususnya dalam segi kepentingan umat.
Baca Juga: Catat Waktunya! Masyarakat Indonesia Bisa Nikmati Gerhana Bulan Penumbra Esok Hari dari 3 Wilayah
"Mudah-mudahan keputusan-keputusan MUI tetap bisa dipertanggungjawabkan, tetap kritis, tetap menjaga umat, tetap punya perspektif keagamaan yang kuat, dan tetap bisa diandalkan sebagai institusi yang menjaga marwah keislaman di Indonesia dan sebagai institusi yang menjaga hidupnya hukum-hukum Islam di Indonesia," tutup Refly Harun.***
