Network
PR BEKASI - Pakar hukum tata negara Refly Harun turut mengomentari tim sukses (timses) Bobby Nasution-Aulia Rachman menuding pasangan Akhyar Nasution-Salman Alfarisi menggunakan politik identitas di Pilkada Medan.
Diketahui sosok yang Bobby permasalahkan adalah Ustaz Abdul Somad atau akrab disapa UAS yang ikut mengampanyekan pasangan Akhyar Nasution-Salman Alfarisi.
Pertama-tama, Refly Harun menjelaskan bahwa ada dua pelanggaran dalam Pilkada yang perlu digaris bawahi.
Baca Juga: [BREAKING NEWS] Saat Kasus di Jakarta Tembus 136.861, Anies Baswedan dan Wagub Positif Covid-19
"Pertama adalah pelanggaran etika politik, pelanggaran ini masih bisa diperdebatkan, termasuk misalnya penggunaan politik identitas," tuturnya seperti dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari kanal YouTube Refly Harun, Selasa, 1 Desember 2020.
Refly Harun pun membeberkan beberapa contoh politik identitas yang dimaksudnya.
"Disebut politik identitas karena menggunakan politik kanan, menggunakan kekuatan Ulama, MUI, dan sebagainya untuk membuat isu-isu yang jelas-jelas memojokkan lawan politiknya, tapi yang jelas dia bukan pelanggaran Hukum," ucapnya.
Lalu yang kedua tutur Refly Harun, adalah pelanggaran hukum seperti negative campaign (kampanye negatif) dan black campaign (kampanye hitam).
Baca Juga: Ciptakan Sejarah Baru untuk Pulihkan Dampak Covid-19, Joe Biden Resmi Umumkan Tim Ekonominya
"Negative campaign itu gak masalah, misalnya kita mengatakan lawan itu tidak bayar pajak intinya mengeksploitasi kelemahan-kelemahan lawan, tapi black campaign itu yang tidak boleh, kampanye hitam itu berisi fitnah," tuturnya.
Menurut Refly Harun dalam setiap pemilihan seperti ini khususnya Pilkada, kita tidak bisa bisa menghilangkan unsur-unsur politik identitas.
"Tentu kita tidak bisa menghilangkan politik identitas dalam setiap kontestasi seperti ini, karena menjadi sebuah keharusan ketika seorang selalu mengait-ngaitkan agama dengan urusan-urusan seperti ini, apalagi mencari calon kepala daerah," ucapnya.
Namun satu hal yang tidak bisa dimaafkan dalam Pilkada dan Pemilu kata Refly adalah kecurangan-kecurangan yang bersifat money politics (politik uang).
Baca Juga: Beredar Video Adzan 'Hayya Alal Jihad', Habib Muannas: Jangan Ikutan Orang Bodoh Karena Nafsu
"Kecurangan yang signifikan dalam Pilkada, misalnya money politics, vote buying (pembelian suara) dan sebagainya, jadi ada kecurangan yang memang tidak bisa ditoleransi," tuturnya.
Hal tersebutlah yang menurut Refly Harun, ada kecurangan di level tertinggi sehingga proses Pilkada tidak bisa dilaksanakan dengan baik karena kecurangannya sudah sistematis dan ada unsur intimidasi.
"Pilkada yang jujur dan adil adalah yang tidak ada politik uangnya, tidak menggunakan state apparatus, yang tidak menggunakan fasilitas publik, yang tidak menggunakan birokrasi, yang tidak menggunakan kekuasaan Jakarta untuk memenangkan pemilihan," ucap Refly sambil menyindir.
Refly Harun menilai pelanggaran etika tidak ada apa-apanya jika dibandingkan melakukan pelanggaran-pelanggaran menggunakan kekuatan birokrasi.
Baca Juga: Ikuti Jejak Sukses Kapolda Metro Jaya, Polres Bekasi Kota Sosialisasikan Program Kampung Tangguh
"Jadi misal di sini mungkin melakukan pelanggaran etika seperti Akhyar, tapi kalau di sisi Bobby menggunakan kekuatan Jakarta misalnya, kekuatan Istana untuk memenangkan pilihan, nah itu baru kita katakan sebagai sebuah pelanggaran hukum," tuturnya.
Refly Harun juga menyebut apa yang Rocky Gerung sampaikan bahwa ada orang yang bolak-balik Jakarta-Medan untuk memastikan kemenangan menantu Istana tersebut.
"Itu bisa terlihat kalau menggunakan kekuatan dan fasilitas dari Jakarta untuk memenangkan pertarungan, hal tersebut tidak bisa dibenarkan, menggunakan fasilitas publik tidak boleh, menggunakan birokrasi tidak boleh, menggunakan state apparatus, money politics, dan vote buying juga tidak boleh," ucapnya.
Jadi Refly Harun menyarankan untuk mengawal Pilkada, yang wajib dikawalnya itu adalah potensi-potensi pelanggaran hukumnya bukan pelanggaran-pelanggaran etik dari para peserta Pilkada.
Baca Juga: Sempat Negatif Pada Kamis Namun Positif di Hari Jumat, Dinkes Jelaskan Kondisi Wagub DKI
"Karena kalau misalkan yang dipermasalahkan adalah politik identitas, di dalam berkampanye kita berusaha mencari the strong point kita, dan the weak point pihak lawan, jadi kalo strong point-nya itu adalah dukungan arus, itu bisa arus kanan atau kiri sah-sah saja dalam politik, maka sering dieksploitasi," tuturnya.
Perlu diketahui sebelumnya, timses Bobby mengatakan politik identitas tidak baik untuk demokrasi. Dia mengatakan harusnya Akhyar fokus dalam penanganan persoalan yang ada di Medan saat kampanye.
Mereka juga menilai aneh jika Akhyar menggunakan politik identitas di Pilkada Medan. Menurutnya, Akhyar selama ini tidak pernah terlibat dalam kegiatan keagamaan yang pernah dilakukan oleh kelompok UAS.***
